Nusanews.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap Undang-undang Pemilu yang berkualitas terus diperbaiki. Namun, presiden tak menginginkan setiap pemilu undang-undang tersebut berubah.
"Sekarang ini progresnya, mendagri sudah laporkan kepada presiden mengenai hal tersebut (draft UU Pemilu) dalam ratas," ujar Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (15/7/2016).
Meski demikian, perkembangan terakhir soal draft UU Pemilu yang akan diterapkan di 2019 bergantung pada persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemerintah berharap draft tersebut segera diselesaikan.
"Yang intinya adalah agar UU itu tidak setiap mau hajatan, kemudian diubah, direvisi. Itu intinya arahan presiden," ungkapnya.
Saat disinggung rencana presiden mengajukan revisi UU Pemilu, Pramono menyerahkan sepenuhnya kepada pembantunya. "Nanti (melalui) Mendagri," jelas politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini. (sn)
