Nusanews.com - Munculnya larangan dan ancaman dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terhadap warga yang akan melakukan takbir keliling dalam merayakan Idul Fitri 1437 H ditanggapi beragam berbagai pihak, tak terkecuali oleh Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak), Lieus Sungkharisma.
Menurutnya, ancaman Ahok untuk menangkap warga yang melakukan takbir keliling benar-benar menunjukkan arogansi semakin menjadi-jadi.
"Ahok harus tahu, takbir keliling saat menyambut Hari Raya Idul Fitri itu adalah tradisi yang sudah beratus tahun berlangsung di kalangan masyarakat Betawi. Jadi, Ahok tak punya hak melarang. Belanda saja tak pernah melarang kok," jelas Lieus kepada redaksi, Senin (4/7).
Selain tidak kenal budaya, munculnya larangan Ahok itu sekaligus menunjukkan bahwa Ahok adalah pemimpin yang buta sejarah.
"Tidak pernah ada sejarahnya takbir keliling dilarang di negeri ini, bahkan oleh rezim Orde Baru yang katanya otoriter. Sekarang kok malah Ahok melarang, apalagi dia non muslim," kata Lieus.
Seperti diketahui, belum lama ini Ahok atas nama Pemprov DKI melarang takbir keliling Jakarta dan bahkan akan mengerahkan aparat dari kepolisian dan Satpol PP untuk menyisir warga yang melakukan konvoi takbir keliling. Larangan itu disampaikan oleh Wakil Gubernur Djarot Syaiful Hidayat saat memimpin rapat forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) di Balai Kota, Rabu lalu (29/6).
Larangan dan ancaman Ahok itu tentu saja mendapat perlawanan dari berbagai pihak. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin menegaskan bahwa pemerintah Indonesia secara umum khususnya Pemprov DKI tidak berhak melarang umat Islam melakukan takbir keliling. Menurutnya, takbir keliling merupakan tradisi umat Islam Indonesia dan telah menjadi syiar menjelang Idul Fitri yang sudah berlangsung bertahun-tahun.
Penentangan juga dilakukan Front Pembela Islam (FPI) yang secara terang-terangan menyebarkan undangan terbuka kepada warga ibu kota untuk mengikuti takbir keliling yang dimulai dari kawasan Petamburan.
Menurut Lieus, penegasan yang disampaikan ketua MUI dan penolakan FPI itu adalah bentuk perlawanan terbuka kepada Ahok.
"Itu artinya, sebagai gubernur Ahok sudah tak dianggap lagi oleh warga Jakarta. Dia tetap menjadi gubernur sekedar formalitas saja. Kredibilitas dan wibawanya sudah tak ada sama sekali di mata rakyat Jakarta," bebernya.
Lebih lanjut Lieus mengatakan, perlawanan terhadap Ahok itu semakin nyata karena Ahok justru membolehkan orang merayakan Tahun Baru China atau Cap Go Meh secara massal dengan pawai di jalan dan pentas kembang api.
"Itu artinya Ahok sudah melakukan diskriminasi. Atau dalam kata lain karena merasa didukung aparat keamanan, dia sedang melakukan tirani minoritas atas mayoritas," tegas Lieus. (rm)
