Nusanews.com - Kasus peredaran vaksin palsu, menunjukkan lemahnya tanggung-jawab Pemerintahan Joko Widodo terhadap masalah ketahanan dan kemamanan nasional (national security).
Demikian dikatakan peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng kepada intelijen (28/06).
Menurut Salamuddin, vaksin palsu dapat dikategorikan sebagai aksi teror bio terorism yang keji. “Dan pemerintah tidak melakukan pengawasan dengan baik. Mungkin karena tidak mampu, mungkin juga melakukan pembiaran,” tuding Salamuddin.
Salamuddin menegaskan, lembaga-lembaga terkait dalam Pemerintahan Jokowi tidak bekerja, atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya dalam menjaga masyarakat.
“Menteri Kesehatan Jokowi harus mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban atas masalah ini. Dia sama sekali tidak bekerja. Selama ini Menteri Kesehatan sibuk mengurusi rokok, setiap hari bicara rokok dan lupa akan tugas pokok dan fungsinya,” tegas Salamuddin.
Kata Salamuddin, ini baru satu kasus yang terungkap. Publik bertanya bagaimana bisa ini terjadi?
“Jangan-jangan ini melibatkan sindikat yang besar di Kementerian Kesehatan dengan perusahaan- perusahaan farmasi yang selama ini menjadi sekutu Kementrian Kesehatan. Sehingga mengubah Kementerian Kesehatan menjadi ‘Toko Obat,” pungkas Salamuddin. (it)
