Nusanews.com - Kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi, yang dalam waktu dekat akan memecat 1 juta Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikecam berbagai kalangan. Yuddy dinilai hanya membuat kegaduhan dan tidak ada kerjaan.
“Menteri Yuddy itu buat gaduh republik aja, seperti gak ada kerjaan lain yang lebih penting. Kalau dia cerdas, masih banyak yang bisa dilakukan untuk mereformasi dan merampingkan birokrasi, tidak harus mem-PHK PNS,” kata pengamat kebijakan publik, M Reza.
Menurut Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik (PKKP) ini, kebijakan Yuddy itu jelas akan membuat PNS yang akan dipecat itu sengsara, juga keluarganya.
“Mereka yang dipecat pasti akan menggugat, melakukan demo, dan ini akan membuat gaduh,” ujar Reza, alumni salah satu perguruan tinggi di Malaysia kepada Harian Terbit, Kamis (2/6/2016).
Sebaiknya, kata pria asal Medan ini, Presiden Jokowi menolak rencana Yuddy tersebut. Pasalnya, kebijakan itu akan merugikan pemerintahan Jokowi, antara lain mengurangi kepercayaan publik terhadap presiden.
Jangan Asal Pecat
Sementara itu pengamat kebijakan Aziz Tigor Nainggolan, mengatakan, pemerintah jangan asal pecat terhadap PNS. Karena hal tersebut menyangkut hidup orang lain sehingga harus dijelaskan apa alasan dan dasarnya kebijakan pemecatan 1 juta PNS. Azaz menyarankan sebaiknya 1 juta PNS tidak dipecah namun dibina sehingga bisa bekerja dengan maksimal.
Saat ditanya bahwa jumlah PNS saat ini sudah berlimpah sehingga pemecatan dilakukan guna menyehatkan birokrasi, Azaz menuturkan, hal tersebut adalah tugas atasan untuk memperbaiki kinerja anak buahnya. Oleh karenanya jangan asal pecat terhadap PNS karena pemerintah bisa melakukan pembinaan terhadap mereka.
"Pemerintah bisa melakukan program menata dan memberdayakan PNS yang ada sekarang ini," jelasnya.
Dihubungi terpisah, pengamat politik dari Point Indonesia (PI), Karel Susetyo menilai rencana pemecatan 1 juta PNS memang seperti menelan pil pahit. Namun kebijakan yang tidak populis tersebut harus dilakukan untuk membuat sistem birokrasi yang sehat dan ramping.
"Ibaratnya ini pil pahit. Harus segera diminum untuk secepatnya menyembuhkan penyakit birokrasi kita yang tidak efisien, lamban dan tidak profesional. Karena saat ini birokrasi kita terlalu gemuk dan tidak sehat," kata Karel, Rabu (1/6/2016).
Seperti diketahui Pemerintahan Jokowi akan mengeluarkan rencana yang dianggap memberatkan rakyat, khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah memasang target pemecatan 1 juta abdi negara hingga 2019, artinya setidaknya 330 ribu orang akan menjadi pengangguran produktif setiap tahunnya. Saat ini, basis aparatur negara sebanyak 4,5 juta, dan rencananya dipangkas menjadi 3,5 juta hingga 2019. (ht)
