Nusanews.com - Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani mengkritik Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mengatakan audit BPK soal RS Sumber Waras tidak cermat.
"Saya mau tanya sebenarnya sama Febri Hendri, apa dia sudah pernah baca audit BPK itu. Kalau belum pernah baca, bagaimana dia bisa bilang tidak cermat. Tidak boleh seperti itu," kata Arsul di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (20/06/2016).
Ia menambahkan, dirinya yang sudah membaca tidak berani menyimpulkan
"Saya baru menemukan, di sini ternyata perbedaan BPK dengan KPK," katanya.
Misalnya, sebut Arsul, di pasal 121 Perpres 40/2014 disebutkan untuk pengadaan tanah di bawah 5 hektar, itu bisa dengan pembelian langsung, nego langsung oleh instansi yang membutuhkan.
"Ini dimaknai oleh KPK bahwa prosedur-prosedur yang ada di pasal-pasal lain yang diatur. Perpres tidak perlu dilalui, sementara BPK sebaliknya, bahwa oke ada nego langsung, tapi bahwa perencanaan, penganggaran, penentuan lokasi, termasuk penyerahan obyek tanah, itu tetap harus diikuti ketentuannya," kata dia.
"Jadi perbedaannya di situ. Cuma jadi lucu buat saya, KPK waktu dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III mengatakan meminta pendapat kok sama MAPI, kan lucu," katanya. (rn)
