Nusanews.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon membantah telah meminta fasilitas kepada Duta Besar RI di Amerika untuk anaknya Shafa Sabila Fadli yang akan melakukan perjalanan ke negeri Paman Sam.
Fadli mengklarifikasi, dirinya tidak meminta penyediaan fasilitas negara untuk putrinya maupun menginstruksikan kepada Setjen DPR untuk membuat surat permohonan.
"Secara pribadi, saya juga tidak mengetahui pengiriman surat dari Setjen DPR RI ke KJRI New York," kata Fadli dalam keterangan persnya, Selasa (28/06/2016).
Dia mengaku, hanya meminta kepada staf sekretariat untuk menyampaikan pemberitahuan kepada KJRI New York tentang kegiatan Shafa Sabila di New York dalam Stagedoor Manor Camp 2016 dari 12 Juni hingga 12 Juli 2016.
"Maksud pemberitahuan kepada KJRI New York dilakukan sebagai upaya memenuhi himbauan Kementerian Luar Negeri untuk melakukan lapor diri bagi WNI yang melakukan kunjungan ke luar negeri. Anak saya perempuan berusia 18 tahun melakukan perjalanan ke New York seorang diri.
"Terkait penjemputan, ini ternyata inisiatif staf untuk memastikan tak ada masalah imigrasi dan menjamin keselamatan anaknya dari bandara ke tempat tinggal di rumah kawan orang Indonesia. Tak ada fasilitas lain," ujarnya.
"Saya seharusnya mengantar anak saya tahun ini, namun karena padatnya kegiatan di DPR jadi tak memungkinkan," kata Fadli
"Jika pun ada yang keliru dengan maksud saya, saya meminta maaf. Saya segera mengirimkan biaya pengganti transportasi dari bandara ke rumah kawan orang Indonesia kepada pihak KJRI New York melalui Kementerian Luar Negeri di Jakarta. Biaya tersebut adalah pengganti bensin selama 30-40 menit. Saya perkirakan dana KJRI yang terpakai untuk bensin sekitar USD 100 (Rp. 1.340.000,-)," kata Fadli
Ia juga menyayangkan, Penyebarluasan surat faksimili yang juga memuat no handphone putrinya, telah membuat anak Fadli menerima ratusan SMS. Akibatnya, kata Fadli, Ini tentu mengganggu kegiatannya dalam kegiatan Stagedoor Manor Camp. Saya berharap pihak KJRI atau KBRI Washington yang menyebarluaskan surat tersebut bisa menjelaskan.
"Saya juga berharap pihak KBRI Washington bisa membuka data siapa saja yang pernah dijemput atau difasilitasi menggunakan dana KBRI atau KJRI. Saya ingin memastikan bahwa penyebarluasan berita ini bukan dalam rangka diskriminasi karena saya termasuk politisi yang berada di luar pemerintahan," pungkasnya. (rn)
