Nusanews.com - Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, menuding Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikumpulkan oleh relawan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai syarat maju menjadi calon gubernur independen berasal dari makelar KTP.
Itulah sebabnya, ada kekuatiran Ahok ketika UU Pilkada mewajibkan agar KTP diverifikasi secara detail, tidak sekadar foto copy semata.
"Kalau ada kekhawatiran berarti KTP-nya bukan KTP orang-orang yang mendukung. Selama ini kan ada kecenderungan menjadi komoditi juga, main-main kumpulkan saja jadi memang harus verifikasi. Kalau kayak begitu ada bisnis baru, ada makelar KTP," kata Wakil Ketua Umum Partai Partai Gerindra ini, Kamis (9/06/2016)..
"Jadi lebih bagus diverifikasi, karena ini adalah orang, manusia itu tidak bisa sekadar diwakili dengan fotokopi KTP, orangnya harus diperiksa benar tidak mendukung," tegasnya.
Karenanya, Fadli meminya Ahok untuk tak takut dengan verifikasi seperti diatur UU Pilkada, bila memang sudah mengumpulkan KTP dari orang-orang yang mendukungnya.
"Loh, jangan tidak percaya diri gitu dong. Kalau merasa bahwa KTP dan sebagainya dikatakan dukungan ya harus yakin itu dukungan," kata Fadli.
Dalam UU Pilkada disebutkan bahwa KPPU diwajibkan untuk melakukan verifikasi terhadap KTP yang diberikan kepada calon independen.
"Wajib verifikasi itu adalah perintah UU, bukan lagi saran, karena perintah UU wajib dilaksanakan," tutupnya. (rn)
