Nusanews.com - Komisi III DPR setuju jika Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diberi kewenangan lebih luas, seperti layaknya Badan Narkotika Nasional (BNN).
Hal itu diutarakan Wakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa. Menurutnya, dalam undang-undang, tugas BPOM hanya sebatas pengawasan obat palsu dan makanan kadaluarsa, tdak bisa melakukan penyelidikan, penangkapan, dan memberikan sanksi hukuman.
"Kalau di Amerika sana kan BPOM ini seperti FBI dia bisa investigasi, penyelidikan, dan bisa berikan sanksi. Kalo di kita tukang stempel aja. Maka pemerintah dan DPR harus duduk bersama, apa harus lakukan amandemen undang-undang biar seperti BNN atau gimana," kata Desmond kepada TeropongSenayan, Jakarta, Kamis (30/6/2016).
Desmond kembali menegaskan bahwa pihaknya setuju bila kerja BPOM memiliki kewenangan penegakan hukum sendiri. Terlebih saat ini beredar vaksin palsu yang merupakan kejahatan luar biasa.
"Para pelaku pemalsu obat harus hukuman mati seperti di Cina. Kita harus tegas, karena ini menyangkut generasi bangsa. Tentu harus ada studi atau kajian ke negara yang sudah menerapkan BPOM seperti BNN, paling tidak Amerika dan Cina," jelasnya. (ts)
