Nusanews.com - Asosiasi DPRD kabupaten seluruh Indonesia (Adkasi) menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Adkasi memberikan masukannya ke Presiden Jokowi terkait pembangunan di daerah. Sebab, dalam suatu pembangunan acapkali ditemukannya tumpang tindih antara aturan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
"Contoh di daerah Papua soal dana desa. Jadi selama ini dana desa itu masuk ke APBD di rekening kas daerah, nah ada salah satu Bupati itu membikin Perppu, jadi ada daerah yang dia tidak sukai. Ada yang dana desa itu mestinya jatahnya Rp 1 M per desa sesuai janji pemerintah pusat itu ada desa yang ditinggikan yang dia sukai," kata Sekjen Adkasi Agus Solihin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (9/6).
"Kemudian ada desa yang juga dikurangi dana desanya itu, nah persoalan-persoalan yang kami sampaikan kepada Presiden untuk bisa diselaraskan tentang regulasi-regulasi seperti itu," sambungnya.
Dalam pertemuan tersebut, Agus mengutarakan bahwa Adkasi berharap agar surat edaran yang meminta efisiensi dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) tak berhenti di tengah jalan.
"Saya berharap efisiensi tidak hanya bersifat proyek fisik, karena ini bersentuhan dengan masyarakat, kalau soal efisiensi belanja pegawai dan lain-lain kami sepakat itu," ujarnya.
Agus menambahkan pertemuan tersebut juga melaporkan bahwa Adkasi telah membentuk struktur kepengurusan yang baru dan pada bulan Agustus mendatang akan menggelar Rakernas di Provinsi Riau. Rakernas tersebut, kata dia, akan turut mengundang Bupati dan Walikota se-Indonesia. (mdk)
