NBCIndonesia.com - Aksi tuntutan pelengseran Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari kursi Gubernur DKI Jakarta berlanjut. Besok, Jumat (20/5/2016), sebanyak 6.000 pengunjuk rasa dari rakyat Jakarta kembali menduduki Balai Kota DKI Jakarta dan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mereka terdiri atas warga Ibu Kota yang menjadi korban penggusuran dan kesewenang-wenangan Ahok sejak menjadi penguasa di DKI Jakarta. Salah satu tuntutan mendesak DPRD DKI segera membentuk hak angket untuk pelengseran Ahok dari jabatannya.
"Iya, besok (Jumat, 20/5/2016), kami akan kembali unjuk rasa di Balai Kota, DPRD DKI dan KPK," kata tokoh masyarakat Jakarta Utara, Jamran kepada TeropongSenayan, Jakarta, Kamis (19/5/2016).
"Nanti yang akan ikut demo 2.000 nelayan, lalu warga Luar Batang dan Penjaringan 3.000, warga Pademangan, warga Tanjung Priok, warga Koja, warga Cilincing 1.000 orang. Ada juga beberapa LSM, dan beberapa korban penggusuran," tambah Jamran.
Selain menuntut pelengseran Ahok, unjuk rasa juga mendesak penuntasan kasus RS Sumber Waras, menolak proyek reklamasi dan penggusuran, sekaligus unmeminta agar perseteruan Saut Situmorang dan HMI diselesaikan melalui jalur hukum.
"Intinya, tuntutan kami adalah meminta semua komisioner KPK mundur kalau tidak bisa menuntaskan kasus RS Sumber Waras, reklamasi dan proses hukum Saut Situmorang harus lanjut," tegas Jamran.
"Jadi, nanti ada dua jalur yang akan kita tempuh, yaitu jalur hukum melalui proses hukum dan juga jalur politik melalui DPRD," katanya.
Rencananya, massa aksi akan melakukan long march dari Balai Kota DKI dengan tujuan akhir KPK. Bahkan, kata Jamran, sebagian besar massa juga berencana menduduki Balai Kota DKI Jakarta.
Sebelumnya, aksi serupa sempat dilakukan di lokasi yang sama pada Selasa 3 Mei 2016 lalu. Dalam demo saat itu, massa menolak penggusuran dan menuntut Ahok segera turun dari jabatannya. (ts)
