Nusanews.com - Pada tanggal 1 Juni 1945, di depan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BUPKI), Soekarno berpidato tanpa teks soal dasar negara, yang kemudian dikenal sebagai hari lahir Pancasila.
Kini beredar kabar, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan menjadikan 1 Juni sebagai hari nasional. Dalam rilis 1 Juni ini rencananya akan dihadiri juga Megawati Soekarnoputri.
Bagi Rachmawati Soekarnoputri, rencana kedatangan Mega ini cukup aneh. Dan lebih aneh lagi, ketika Mega menjadi Presiden, tanggal 1 Juni sama sekali tak disentuh dan tak dijadikan sebagai hari nasional. Bahkan, ketika Mega menjadi Presiden, TAP MPRS XXXIII /1967 tentang Bung Karno, yang merupakan penggali Pancasila, sama sekali tidak diusulkan dan tidak diperjuangkan untuk dicabut.
Bahkan, sambung Rachma lagi, ada semacam anomali ketika Mega menjadi Presiden. Sebab pada tahun 2003, TAP MPRS yang diterbitkan pada 1967 "secara gepokan" semuanya ditinjau ulang, kecuali TAP MPRS XXXIII. Bahkan dengan entengnya Mega, menyetujui pendpt orang dalam di Teuku Umar, yang konon dihadiri Jimly Asshidiqie bahwa TAP XXXIII tersebut sudah einmalegh atau final. Artinya, dengan TAP tersebut, final lah bahwa Soekarno distempel sebagai pengkhianat bangsa dan terlibat dalam peristiwa gerakan satu Oktober 1965.
"Jadi apa maksud Mega menggunakan modus putri biologis, lalu Soekarno to kill Soekarno? Sadar atau tidak Megawati telah menjadi penghianat terhadap ajaran Soekarno," kata Rachma dalam keterangan beberapa saat lalu (Sabtu, 28/5).
Rachma mengingatkan bahwa Pancasila dan UUD 1945 yang asli merupakan harga mati untuk Indonesia Merdeka. Sementara itu, Mega telah mengganti UUD1945 melalui empat kali amandemen menjadi konstitusi liberal kapitalis, yang merupakan paham yang ditentang oleh Soekarno.
"Kasus Mega menandatangani surat keterangan lunas (SKLS) bagi koruptor BLBI sudah menjadi bukti to kill Soekarnoisme. Dan siapa yang mau membantah kenyataan ini," demikian Rachma. (rmol)
