Nusanews.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengisyaratkan tak mendukung Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada pemilihan kepala daerah (pilkada) 2017, dan cenderung akan berkoalisi dengan Partai Gerindra. Namun tampaknya Ahok seakan acuh, seakan tak membutuhkan partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu.
Kalangan PDIP meminta Ahok tak terlalu pede (percaya diri) untuk menang di Pilkada DKI 2017. “Ahok jangan merasa menang, dan Ahok harus berkaca dari pengalaman mantan Gubenur DKI Jakarta, Fauzi Bowo alias Foke yang kalah di Pilkada 2012. Padahal, saat itu, jelas-jelas di setiap survei nama Foke memimpin dan diprediksi menang. Jangan merasa incumbent jadi merasa menang. Karena kita (partai) gotong-gotong akhirnya (penantang) yang menang," kata Plt Ketua DPD PDI Perjuangan DKI, Bambang Dwi Hartono, Jumat (27/5/2016).
Sementara itu Ahok mengemukakan, salah satu alasan dirinya memilih jalur independen karena ulah dari PDI Perjuangan. Padahal sebelumnya, dia mengaku sempat ingin maju melalui jalur partai politik, namun hal tersebut diurungkan.
Ahok mengisahkan, saat terjadi perseteruan antara dirinya dengan DPRD DKI terkait pembahasan APBD 2014, PDI Perjuangan itu menandatangani hak angket. Alhasil ini menjadi titik balik sikap politiknya.
Setelah itu, mantan Bupati Belitung Timur ini bertemu dengan beberapa anak muda yang tergabung dalam Teman Ahok. Mereka mengatakan siap untuk mendukungnya dalam melakukan pengumpulan syarat maju independen.
"Sekarang ada Teman Ahok yang berjuang setengah mati kumpulin KTP, dari awal juga saya sudah ada PDIP yang pasti enggak perlu koalisi kok. Tapi tiba-tiba waktu itu kan ribut di DPRD nih, tiba-tiba semua nyerang saya, PDIP juga ikut tanda tangan mau impeachment, pemakzulan," katanya di Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (27/5/2016).
Ahok mengungkapkan, dirinya awalnya tidak langsung percaya kepada Teman Ahok. Akhirnya, dia meminta kepada para relawan ini untuk mengumpulkan sebanyak 1 juta KTP.
Hak Angket itu sendiri bermula saat DPRD mempermasalahkan pilihan Ahok yang menggunakan konsep e-budgeting dalam penyusunan APBD. Sedangkan Ahok menilai penggunaan konsep e-budgeting tersebut dimaksudkan untuk menciptakan transparansi anggaran.
Oleh karena itu, DPRD menganggap Ahok telah melakukan pelanggaran serius karena tidak mengirimkan Raperda APBD DKI 2015 yang menjadi usulan bersama anggota DPRD dan Pemprov DKI. Sementara itu, menurut Ahok, program e-budgeting dalam APBD DKI merupakan program sejak zaman Jokowi menjadi Gubernur DKI, sehingga harus tetap dijalankan.
Disinilah perseteruan antara Ahok dan DPRD semakin memanas. Ditambah dengan sikap Ahok yang mudah marah dan berkata kasar, membuat DPRD semakin gencar berupaya menggulingkan Ahok karena dinilai tidak memiliki etika sebagai pemimpin.
Menghujat
Sementara itu, DPRD pun membela diri dengan terus menghujat Ahok dengan kritikan mengenai sikap Ahok yang tak beretika. Alhasil, keduanya malah makin doyan perang sindiran dengan kalimat kotor dan nama binatang di bawa.
Adapun Ahok menilai, politik bukan hanya sekadar perkara menang kalah. Melainkan ada soal kepercayaan rakyat yang perlu dijaga. "Menang kalah urusan kedua, bagi saya kemenangan utama dipolitik adalah memenangkan kepercayaan rakyat. Bukan kursi," katanya.
Soal pernyataan Bambang, mantan Wagub DKI Jakarta itu menilai, pernyataan Bambang seperti itu mengartikan pemikiran politik Bambang yang terlalu biasa. Sebab, kata Ahok orang politik pada umumnya memang akan mengartikan politik sebagai perkara menang dan kalah.
"Saya selalu ulang berkali-kali. Yang paling penting buat suatu negara untuk maju adalah kepercayaan. Nah saya milih percaya untuk itu," tandas Ahok.
Sosok Kontroversi
Sementara itu, Peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI Siti Zuhro optimistis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tidak akan mendukung calon gubernur petahana Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.
"PDI-P itu partai pemenang, sebagai partai pemenang dia akan bangga kalau mengusung kadernya sendiri. Itu kekhasan PDI-P," katanya saat dihubungi di Jakarta.
Dalam perjalanan politiknya, kata Siti, kalaupun PDI-P mendukung tokoh yang bukan kader asli seperti Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Presiden Joko Widodo, partai itu memastikan bahwa figur yang didukungnya tidak menuai kontroversi publik.
"Pak Ahok sudah menuai kontroversi panjang, dan PDI-P mungkin salah satu yang kurang `sreg dengan Pak Ahok," ujarnya. (ht)
