NBCIndonesia.com - Salah satu pilar ekonomi Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, yakni sumber pembiyaan negara dan pemerintahan, akan roboh. Rezim Jokowi akan kekurangan penerimaan sedikitnya Rp. 650 triliun.
Analisis itu disampaikan peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng dalam pernyataannya kepada intelijen (19/05).
“Penyebabnya adalah penerimaan negara dari pajak dan non pajak yang jatuh semakin dalam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ungkap Salamuddin Daeng.
Menurut Salamuddin, Pemerintah berambisi menambah penerimaan berkali-kali lipat lebih besar. Namun, penerimaan pajak Jokowi tahun ini benar-benar mengkhawatirkan. Lihat saja, penerimaan pajak April 2016 hanya Rp. 98 triliun, menurun Rp.7 trilun dari periode yang sama tahun lalu.
“Kondisi ini akan terus berlanjut pada periode mendatang dan target pajak sedikitnya akan merosot Rp. 300 triliun. Target penerimaan pajak sendiri Rp.1.822 triliun,” ungkap Salamuddin.
Sementara penerimaan negara bukan pajak akan berkurang sedikitnya Rp 100 triliun dari target Rp.273 triliun. Mengingat harga minyak dan harga komoditas yang masih tetap rendah.
Salamuddin menegaskan, secara keseluruhan pemerintah akan kehilangan Rp 400 triliun dari yang direncanakan. Jika pemerintah tidak mendapatkan utang sebesar 2,5 persen PDB, maka dipastikan pemerintah akan kekurangan uang sedikitnya Rp. 650 triliun. “Ini berarti Jokowi tidak mungkin sanggup melanjutkan kekuasaannya,” pungkas Salamuddin. (it)
