Nusanews.com - Pengamat Politik sekaligus Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adhie Massardi menilai ada yang melenceng antara visi misi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan fungsi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kini berjalan.
Dia menilai bahwa, para petinggi BUMN harusnya diisi murni oleh kalangan profesional, sedangkan Menteri BUMN Rini Soemarno bertugas mengendalikan kepentingan politik, agar segaris dengan jalannya pemerintahan.
“Sekarang ini harus memulai menempatkan orang-orang profesional di BUMN. Politik dikendalikan oleh Menterinya, sehingga ganti Presiden tinggal mengganti menterinya,” kata Adhie dalam sebuah diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (27/5/2016).
Rini Soemarno, juga dinilai Adhie sudah melenceng dari orientasi fungsi. Seharusnya, orientasi BUMN tak melulu pada keuntungan, tetapi untuk mengembangkan perusahaan-perusahaan perintis di berbagai bidang. Jika masih merugi, perusahaan perintis layak disubsidi oleh Kementerian BUMN, tetapi jika sudah mandiri bisa dilepas ke swasta.
“BUMN penting untuk mengendalikan keuangan nasional. Nah, ada pandangan yang sesat dimulai sejak reformasi, bahwa BUMN harus untung. Bukan sebenarnya, BUMN memang untuk perusahaan-perusahaan perintis di bidang masing-masing,” kata dia.
Karena disintegrasi mengenai orientasi fungsi BUMN dengan visi pemerintah yang mendukung ekonomi kerakyatan, Adhie menilai jika kelak Presiden Jokowi hendak melakukan kocok ulang kabinet, Menteri di pos ini harus masuk daftar yang diganti. Ia bahkan menegaskan, tidak ada reshuffle tanpa penggantian Menteri BUMN.
“Resuffle tanpa penggantian BUMN bukan reshuffle. Tidak ada reshuffle kalau tidak mengganti Menteri BUMN,” tegas Adhie. (it)
