Nusanews.com - Masyarakat Papua terus menggelar aksi penolakan terhadap organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari NKRI. Sekitar 150-an orang yang datang dari Kabupaten dan Kota Jayapura, Kamis (26/5/2016, membakar bendera yang menjadi simbol organisasi yang kerap kali menyuarakan isu-isu perpecahan bangsa di Bumi Cenderawasih tersebut.
Pembakaran bendera organisasi separatis yakni bendera Bintang Kejora dan bendera Komite Nasional Papua Barat (KNPB) itu dilakukan di hadapan tiga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) yang menerima aksi massa tersebut di halaman kantor yang terletak di pusat Kota Jayapura.
Koordinator Masyarakat Papua, Sarlen Ayatanoi di halaman Kantor DPRP meminta pemerintah menertibkan lambang dari pegerakan organisasi separatis atau politik liar (OPM, KNPB atau pun ULMWP).
"Itu merupakan lambang (bendera) atau simbol, sikap masa lalu yang menipu rakyat Papua. Sehingga orang Papua masuk dalam ruang itu. Kini, Papua merupakan bagian dari Indonesia. Tanpa Papua, Indonesia tidak utuh dan bukan Indonesia, ini yang disampaikan oleh Presiden Sukarno pada masanya," katanya.
Sarlen menegaskan, tindakan yang dilakukan dengan membakar bendera sebagai lambang atau simbol organisasi terlarang, merupakan sikap penolakan terhadap KNPB, ULWMP, Bintang 14, Bendera Parna dan lainnya, yang berseberangan dengan pemerintah.
"Ini sikap kami sebagai warga negara. Jika masih ada yang berbeda paham, mari datang, kita duduk bersama, bahas apa saja yang menjadi persoalan, kita rumuskan sehingga di 2017, kita bisa bersama-sama menata masa depan Papua yang lebih baik. Saya bertanggung jawab atas aksi ini," katanya.
Tiga anggota DPRP dari Komisi I DPRP Emus Gwijangge rekannya Wilhelmus Pigai dan Decky Nawipa dari Komisi IV, saat menemui massa mengatakan, menerima aspirasi yang diserahkan secara tertulis tersebut dan akan disampaikan kepada pimpinan.
"Kami menerima aspirasi kalian. Siapa pun yang boleh menyuarakan pendapat, sekalipun itu satu orang, akan kami terima. Aspirasi ini akan kami terima dan lanjutkan ke pimpinan DPRP," kata anggota Komisi I DPRP Emus Gwijangge.
Sehari sebelumnya, sejumlah tokoh pejuang pembebasan Irian Barat dan tokoh masyarakat adat menolak kelompok yang menamakan diri Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan ULMWP yang menyuarakan aspirasi Papua merdeka, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan cara membakar bendera Bintang Kejora.
Aksi itu dipimpin dilakukan oleh Persatuan Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia di Bhayangkara, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura.
Sebelumnya, hal yang sama juga dilakukan oleh masyarakat adat Sentani di Kabupaten Jayapura dan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya.
Bahkan, aksi masyarakat adat di Sentani dilakukan di hadapan Bupati Mathius Awoitauw dengan harapan pemerintah setempat bersikap tegas kepada kelompok-kelompok yang berseberangan dengan pemerintah dan bertolak belakang dengan Pancasila dan UUD 1945. (rn)
