Nusanews.com - Aktivis Komunitas Masyarakat Jakarta Utara (KOMJU), Anung Mhd, menunggu janji para Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, untuk segera mengadakan rapat Paripurna oleh seluruh fraksi yang ada. Hal ini ditegaskan Anung saat mendatangi perwakilan dari DPRD DKI.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik dari Fraksi Partai Gerinda dan H. Ramli Fraksi dari Partai Golkar pada Jum’at 20 Mei 2016 berjanji kepada perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jakarta Utara (AMJU), untuk segera menggunakan hak menyatakan pendapatnya untuk menonaktifkan Ahok sebagai gubernur.
“Kami minta waktu seminggu dari sekarang untuk mengadakan konsolidasi dan komunikasi oleh semua anggota dewan dari seluruh partai yang ada,” ujar Taufik kepada seluruh perwakilan masyarakat yang hadir di gedung DPRD DKI Jakarta.
Pernyataan itupun akhirnya diperkuat oleh surat pernyataan yang ditanda tangani oleh M Taufik dan Ramli untuk dalam waktu 7 hari dari Jum at tanggal 20 Mei 2016, untuk segera menonaktifkan ahok.
Anung mengatakan, masyarakat Jakarta Utara (Jakut) sangat berharap adanya keputusan dari DPRD DKI Jakarta, terkait permintaan masyarakat Jakut untuk menonaktifkan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.
“Kita lihat saja Jum’at mendatang, tertanggal 27 Mei 2016, bener tidak mereka adalah wakil rakyat seutuhnya, karna tugas DPRD salah satunya ialah mengawasi dan mengevaluasi para eksekutif termasuk ahok dan memberhentikan ahok dengan konstitusi. Saya mendengar fraksi dari Partai PKS pun setuju untuk menonaktifkan Ahok, semoga hal ini juga di ikuti oleh partai lainnya, kami sedang dalam upaya meminta partai PPP dan PDI Perjuangan untuk dapat mendukung upaya menonaktifkan ahok,” ujanya.
Anung berharap, mudah-mudahan gayung bersambut, gerakan yang dilakukan masyarakat Jakut dapat dipenuhi.
“Kami lakukan ini semata-mata untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa, yang semakin hari semakin memprihatinkan. Kami hanya mau Rakyatlah yang mempunyai kedaulatan setinggi tingginya,” tegas Anung. (pj)
