NBCIndonesia.com - Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (EKUIN) di zaman Presiden Megawati Soekarnoputri, Kwik Kian Gie, hadir dalam diskusi tentang arah kebijakan ekonomi yang tidak sesuai dengan UUD 1945 di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Selasa (18/05/2016).
Politisi PDI-P yang dikenal sangat dekat dengan Megawati ini banyak bercerita tentang kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil saat dirinya menjadi Menko EKUIN dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bapennas. Termasuk bercerita tentang habisnya kontrak pengelolaan Blok Cepu oleh Exxon Mobil hingga diperpanjang kembali.
Kwik mengakui, Indonesia sejatinya tidaklah kekurangan teknokrat. Menurut Kwik, saat dirinya menempuh pendidikan di Belanda dan menjadi Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Belanda, diketahui bila mahasiswa Indonesia saat itu sudah ada hampir di semua negara di dunia. Dengan data itu, kata Kwik, sangat mudah bagi bangsa Indonesia untuk mengelola Blok Cepu. Apalagi, dari sisi pendanaan juga tidak ada masalah, sebab sudah ada empat bank dalam negeri yang siap membiayai.
Lalu kenapa Blok Cepu lepas kembali, padahal kontraknya harusnya habis pada 2010 lalu?.
"Karena para pemimpin tak punya kemerdekaan. Mentalnya ingin mengabdi pada pemodal asing. Kenapa seperti itu, karena memang dirancang seperti itu oleh Amerika Serikat," ungkap Kwik.
Kwik merasa heran, dalam perdebatan-perdebatan yang terjadi soal pengambil alihan Blok Cepu dan soal-soal lain, justru yang mengetakan bila bangsa Indonesia belum mampu untuk mengoperasikan sendiri justru orang Indonesia sendiri. "Yang membela bahwa kita tidak mampu, itu orang Indonesia semua," katanya heran.
Padahal, kata Kwik, dalam kasus pengelolaan Blok Cepu, dirinya hanya ingin mengganti kepemilikan saja. Toh, teknis operasional sebenarnya tambang minyak itu sudah dioperasikan oleh tenaga-tenaga Indonesia sendiri. Sementara jajaran direksi bisa saja tetap dipertahankan dengan gaji tetap dan bahkan ditambahi yang kemungkinan mereka pasti mau. (dm)
