NBCIndonesia.com - Somad (30) nampak cekatan memasukkan sampah ke dalam bak sampah. Dibantu temannya, ia kemudian mengangkat sampah seberat sekitar 10 kilogram itu ke atas turap setinggi satu meter.
Di atasnya sudah ada dua orang yang siap mengambil bak tersebut. Bak sampah itu kemudian diangkat lagi ke atas truk sampah yang berada tepat di samping dinding turap.
Somad merupakan pegawai harian lepas (PHL) Unit Pelaksana Kerja (UPK) Badan Air Dinas Kebersihan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bersama enam rekan lainnya, Somad bekerja membersihkan Kali Sentiong dari sampah.
Menjadi petugas kebersihan bagi Somad harus dijalankan sesuai hati. Namun, ia resah karena hingga kini jaminan kesehatan atau BPJS Kesehatannya belum juga diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta.
"Saya bingung aja kalau sakit bagaimana. Masih pakai uang sendiri," cerita Somad kepada Kompas.com di Kali Sentiong, Jakarta Pusat, Kamis (19/5/2016).
Bekerja mengangkut sampah dari Kali Sentiong bukan tanpa resiko. Penyakit dari lingkungan kotor itu kerap mengintai Somad dan rekan-rekannya. Mulai dari penyakit gatal-gatal hingga buang air besar terus menerus.
"Kalau ditanya ke atasan, bilangnya masih diproses," kata Somad.
Sama seperti Somad, Jumanto (47) pun merasakan hal serupa. Lima bulan sudah ia menyerahkan data-data untuk BPJS kesehatan. Hingga kini, jaminan kesehatan untuk dirinya pun belum diterima.
"Enggak tau kenapa. Pokoknya masih diproses. Begitu aja," ungkap Somad.
Padahal, jaminan kesehatan dianggap penting bagi pekerja lapangan seperti dirinya. Keluhan lainnya yakni perihal peralatan. Adalah Abdul Gofur (30), yang merasakan kekurangan peralatan dalam pekerjaan sebagai petugas UPK Badan Air. Salah satunya yakni tidak disediakannya sarung tangan.
"Ini kalau ngambil sampah gitu rawan beling," kata Gofur.
Para petugas sebelumnya sudah mendapatkan sarung tangan. Namun cepat rusak, karena berkualitas buruk. Kini, para petugas itu tak ada yang memakai sarung tangan satu pun dalam mengangkut sampah dari Kali Sentiong.
Ia berharap, keluhan dirinya dan rekan kerjanya bisa didengar oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (kp)
