Nusanews.com - Pengamat politik Indo Barometer Muhammad Qodari menilai, saat ini sulit melakukan reformasi di tubuh Partai Golkar dengan menempatkan figur bersih dan tak memiliki dosa masa lalu.
Menurut Qodari, hal itu disebabkan warisan citra negatif masa lalu yang sulit dilepaskan Golkar.
"Jangan naif melihat Golkar. Kalau reformasi total, jangankan orang masuk Golkar, Golkar dicoret saja sekalian kalau kita ngomong reformasi," kata Qodari saat dihubungi Kompas.com Jumat (27/5/2016).
Menurut dia, sebagai partai warisan Orde Baru (Orba), Golkar memang mewarisi dosa-dosa lama dan citra Orba. Ini termasuk tokoh-tokohnya yang juga banyak bermasalah.
Salah satunya adalah Nurdin Halid yang pernah tersangkut kasus penyelundupan gula impor ilegal pada 2004. Nurdin rencananya hendak didaulat sebagai ketua harian Golkar.
Sehingga, Qodari pun menilai sulit bagi Golkar untuk benar-benar menempatkan figur yang tanpa cela dalam struktur kepengurusan harian.
"Enggak usah jauh-jauh ngomongin citra. Pak Novanto sendiri kan punya problem citra," ujar Qodari.
Dia menambahkan, untuk partai setua Partai Golkar yang lahir dari rahim Orba, sangat sulit untuk direformasi secara menyeluruh.
"Kalau ngomong reformasi boleh lah ngomong di Nasdem dan Perindo yang masih baru. Tapi kalau Golkar ya kita nggak bisa ngomong cara yang sama. Kita sadari ini partai lama, ada ritme, ada pola, ada kesalahan masa lalu," tutur Qodari.
Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto memang belum mengumumkan nama-nama yang masuk dalam kepengurusan secara resmi.
Namun, saat ini sudah beredar daftar kepengurusan Partai Golkar, disertai nama dan jabatan yang diemban.
Anggota formatur Roem Kono membenarkan susunan kepengurusan dalam daftar sementara yang sudah beredar luas di kalangan wartawan itu.
Sejumlah orang yang pernah divonis bersalah, baik secara hukum maupun etik, masuk ke dalam daftar sementara kepengurusan Partai Golkar yang baru.
Hal ini dinilai sebagian kalangan bahwa tak ada niatan Setya Novanto untuk mereformasi Partai Golkar pasca-islah.
Setidaknya, ada empat pengurus yang dianggap bermasalah. Mereka adalah Ketua Harian Nurdin Halid, Ketua Bidang Hubungan Legislatif dan Lembaga Politik Yahya Zaini, Ketua DPP Golkar bidang Pemuda dan Olahraga Fahd El Fouz, dan Ketua Pemenang Pemilu Wilayah Jawa Timur Sigit Haryo Wibisono. (kp)
