Nusanews.com - Ketua Fraksi Partai Gerindra DKI Jakarta, Abdul Ghoni menyarankan pejabat yang tidak mampu menyerap anggaran secara maksimal sebaiknya mundur.
Hal itu, menurutnya sebagai sikap ksatria dalam bentuk pertanggungjawabannya kepada warga Ibu Kota Jakarta.
"Kalau enggak mampu ya harus mundur. Ngapain bertahan jadi pejabat kalau gagal serap anggaran, artinya dia kan tidak mampu menjalankan program-program yang sudah dicanangkan sendiri," kata Ghoni saat ditemui TeropongSenayan, di DPRD DKI, Jakarta, Jumat (27/5/2016).
Ghoni meminta pejabat DKI meniru sikap ksatria Rustam Effendi yang meletakan jabatan Wali Kota Jakarta Utara maupun Harris Pindratno yang pensiun dini dari posisi Kepala Dinas Perindustrian dan Energi.
"Belanja modal masih minim. Hal ini menjadi bukti banyak pejabat yang tidak kreatif atau mungkin takut menggunakan anggaran. Kasihan rakyat kalau penyerapan terus menerus rendah, mereka tidak menikmati pembangun," ujarnya.
Seperti diketahui, berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), DKI Jakarta pada tahun 2015 lalu termasuk dalam provinsi yang penyerapan anggarannya paling rendah, yaitu sebesar 19.39 persen.
Bahkan, April lalu Mendagri Tjahjo Kumolo menyebutkan bahwa penyerapan anggaran Pemprov DKI Jakarta masih 0%, sama seperti provinsi kategori penyerapan anggaran terendah lainnya yaitu Kalimantan Utara, Papua Barat, Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Kepulauan Riau, dan Jambi. (ts)
