Nusanews.com - Wakil Ketua Komisi XI DPR Achmad Hafisz Thohir mengkritisi rencana pemerintah yang akan menjaminkan Barang Milik Negara (BMN) untuk berutang dari luar negeri.
"Mestinya ini rejim saatnya stop hutang," tandas mantan Ketua Komisi VI DPR RI ini kepada TeropongSenayan di Jakarta, Selasa (24/05/2016).
Seharusnya, lanjut dia, pembiayaan pembangunan harus dibarter dengan aktivitas lain, misalnya barter hasil bumi, barter jasa, barter dagang bukan dengan menjaminkan BMN.
Menurutnya, dengan menjaminkan BMN sebagai upaya mendapatkan utang luar negeri menandakan bahwa tim ekonomi Jokowi kurang kreatif.
"Itu dikarenakan pemerintah kita ini tidak punya solusi yang brilian. Akibatnya negara digadai. Harus diganti tim kabinet ekonominya," tandas dia.
Anggota Frakdi PAN di DPR itu setuju jika dikatakan tidak terkelolanya perekonomian dengan baik akibat Presiden Jokowi terlalu mengedepankan pencitraan ketimbang fokus urusi perekonomian.
"Iya itu juga yang jadi salah satu permasalahan, sehingga kabinet tidak fokus," terang dia.
Adapun, lanjut dia, langkah pemerintah Jokowi yang terlalu mengandalkan utang dalam menjalankan program kerjanya tanpa memikirkan resikonya, maka sesungguhnya hal tersebut akan berimplikasi pada APBN.
"Hutang besar rasio akan naik, akibatnya beban APBN akan semakin besar, APBN habis untuk biayai pembayaran utang jatuh tempo saja. Artinya sudah berat APBN kedepan. Ini berbahaya bagi kelangsungan infrastruktur Jokowi," tegas dia. (ts)
