Nusanews.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan, kini pihak Pemprov DKI Jakarta tengah berdialog soal kewajiban laporan Qlue dari ketua RT/RW kepada pemerintah.
"Enggak panas. Kami masih dialog. Kami ngomong. Masalah Qlue kan. Maksud kami baik," kata Djarot di Silang Monas Barat, Jakarta, Minggu (29/5/2016).
Kewajiban melapor via Qlue, kata Djarot, bukan hanya ketua RT/RW. Para pengurus juga memiliki kewajiban serupa. Sebab, kepengurusan RT/RW merupakan kolektif.
"Pengurusnya juga boleh. Maunya kan kita tahu bagaimana kondisi masing-masing, ya yang tahu RT dan RW," kata Djarot.
Dalam laporan via Qlue itu, para pengurus RT/RW tidak harus melulu melapokan kondisi yang buruk. Kegiatan positif juga dapat dilaporkan, misalnya seperti acara atau pelayanan kepada masyarakat.
Djarot menambahkan, saat ini yang dipersoalkan terkait kuantitas laporan per harinya. Pengurus dipastikan dapat memberikan laporan lebih dari tiga per harinya.
"Kami satu hari boleh enggak lima kali? Boleh. Kurang dari tiga? Mari kita bicarakan. Yang kami inginkan laporan itu betul-betul kondisi riil di lapangan. Dalam hal itu, Pemprov lebih mudah melayani masyarakat," kata Djarot.
Sebelumnya, puluhan pengurus RT dan RW mengancam akan mundur jika tetap dipaksa untuk membuat laporan via Qlue setiap hari. Mereka mengadu kepada Komisi A DPRD DKI Jakarta. Bahkan, mereka mengancam akan memboikot Pilkada DKI Jakarta 2017. Tiap aduan Qlue dihargai Rp 10.000.
Qlue merupakan aplikasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk wadah penampung semua kepentingan warga. Warga dapat mengadukan semua kejadian, seperti macet, jalan rusak, banjir, penumpukan sampah, hingga pelayanan yang tak maksimal di DKI dan rumah sakit lewat tulisan ataupun foto. (kp)
