NBCIndonesia.com - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bukan gubernur para cukong properti. Hal ini diungkapkan KIARA karena melihat seluruh "proyek" penggusuran di Jakarta dan Tangerang merupakan bentuk dari desain besar reklamasi 17 pulau buatan di Teluk Jakarta.
Ahok dinilai KIARA mengalami kesulitan dalam membedakan pemenuhan hak-hak konstitusional warga dengan pemberian izin kepada segelintir cukong properti.
"Bentuk kesulitan inilah yang menjadikan Ahok gelap mata dan mengalami kebutaan dalam mengidentifikasi kewenangannya sebagai Gubernur DKI Jakarta," kata Sekretaris Jenderal Kiara Abdul Halim kepada Rimanews di Jakarta, Kamis (19/05/2016).
Aktivis KIARA ini menyarankan Ahok agar menyerahkan pengelolaan APBD DKI senilai Rp41 triliun kepada masyarakat Jakarta agar terhindar dari cara-cara kekerasan khususnya bagi masyarakat pesisir di Teluk Jakarta.
"Sebaiknya Ahok menyerahkan pengelolaan APBD DKI senilai Rp41 triliun kepada masyarakat Jakarta agar penataan kota tidak menggunakan cara-cara kekerasan dan membumihanguskan upaya pemenuhan hak-hak konstitusional warga Jakarta," terangnya.
Soal Ciliwung, dia mengingatkan Ahok agar Pengembalian fungsi Sungai Ciliwung dapat dilakukan dengan melibatkan warga. "Konsep pembangunan yang manusiawi dan mencerminkan semangat gotong-royong, bukan dengan cara asal cukong properti suka," pungkasnya. (rn)
