Nusanews.com - Ketua DPR Ade Komarudin berharap publik dan media tidak terus-menerus ngegebukin lembaganya. Dia meminta publik mau bersabar, sebab DPR periode ini tengah gencar memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas kerja.
"Kalau bisa, saya minta janganlah DPR terus jadi bulan-bulanan. Saya ini terus berpikir bagaimana caranya agar tidak terus digebukin," ucap Ade di sela acara Press Gathering dengan wartawan Parlemen di Batam, Jumat malam (27/5).
Selama ini, DPR memang selalu menjadi bulan-bulan publik dan media massa. Di bulan ini saja, tercatat ada empat masalah yang membuat DPR babak-belur. Keempat masalah itu adalah isu adanya kunjungan kerja fiktif yang diduga berpotensi merugikan negara hingga Rp 945 miliar, keinginan Komisi II melegalkan praktik pemberian uang saku bagi peserta kampanye dalam revisi UU Pilkada, kosongnya ruang sidang saat paripurna, dan leletnya DPR memasukkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pada program legislasi nasional prioritas tahun ini.
Akom, sapaan akrab Ade Komarudin, tidak masalah dengan kritik yang disampaikan media dan publik ke lembaganya. Dia yakin, kritik-kritik itu bertujuan untuk membangun DPR. Namun, politisi Golkar ini berharap, pemberitaan mengenai DPR tidak terlalu tendensius dan selalu bernuansa negatif.
Sejak dilantik menjadi ketua DPR pada Desember lalu, Akom mengaku terus berusaha memperbaiki citra DPR. Cara yang dia lakukan antara lain dengan mengurangi kunjungan kerja kerja ke luar negeri dan meningkatkan produktivitas dalam pembuatan undang-undang.
Untuk peningkatan produktivitas itu, Akom memastikan sudah berjalan. Namun, pembuatan undang-undang tidak bisa diburu-buru. Harus ada kajian yang mendalam. Tidak bisa undang-undang disusun hanya dalam waktu satu bulan.
"Logikanya saja, mana mungkin dalam satu masa sidang bisa menyelesaikan undang-undang," terangnya.
Akom juga mengaku sedang merancang agar anggota DPR tidak masuk dalam pembahasan anggaran secara detail sampai satuan tiga. Sebab, dia khawatir hal tersebut mendorong sebagian Dewan terjebak permainan anggaran dan masuk kasus korupsi.
"Kami dari pimpinan siap untuk membantu, supaya anggota Dewan tidak terjebak dalam pengurusan anggaran. Jangan sampai ada anggota yang OTT (terkena operasi tangkap tangan oleh KPK) atau ada masalah di kemudian hari," demikian Akom. (rm)
