NBCIndonesia.com - Bakal calon gubernur DKI Jakarta Yusril Ihza Mahendra mengkritik Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang kerap memarahi, memaki-maki dan mempermalukan pejabat bawahannya di depan umum. Cara-cara seperti itu, kata Yusril, tidak patut dilakukan oleh seorang pemimpin karena dapat mengganggu suasana kerja dan menurunkan prestasi aparat secara keseluruhan.
“Walikota, kepala dinas, camat, atau PNS bawahan lainnya adalah pejabat administratif yang bekerja menjalankan kebijakan gubernur. Kalau mereka salah tidak sepantutnya dimaki-maki dan dipermalukan di depan umum,” ujar Yusril kepada wartawan di Jakarta, Minggu (24/4).
Pernyataan Yusril ini menanggapi tudingan Ahok bahwa Walikota Jakarta Utara Rustam Effendi bersokongkol dengannya. Rustam sempat curhat melalui akun facebook-nya dan mengatakan bahwa tuduhan dan fitnah dari Ahok sebagai pimpinan sangat menyakitkan hati.
Yusril membantah membela Rustam Effendi karena ia mengaku tidak kenal dan tidak pernah berkomunikasi dengan walikota Jakarta Utara itu. Yusril mengaku prihatin atas tuduhan yang diterima walikota Jakarta Utara melakukan persekongkolan dengan dirinya terkait dengan rencana penggusuran kawasan Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara.
Yusril mencatat banyak pejabat di DKI Jakarta yang dimarah-marahi Ahok di depan umum dan diancam akan dipecat dari jabatannya. Menurut Yusril mengevaluasi kinerja dan memberhentikan pejabat bawahannya adalah wewenang gubernur sebagai atasan. Namun, lanjut Yusril, tidak harus mempermalukannya di depan publik, bahkan disiarkan di televisi.
“Kalau mau menegur, mengkritik atau memarahi bawahan ya jangan di muka umum. Itu akan membuat mereka merasa diinjak-injak harga dirinya. Lagi pula kan bisa ditegur dan kemudian diingatkan agar mereka bisa bekerja lebih baik lagi,” papar Yusril.
Menurut Yusril, para pejabat dan PNS di DKI Jakarta merupakan aset penting yang menentukan berhasil tidaknya kebijakan yang dibuat oleh gubernur. Mereka harus dirangkul dan didorong untuk menghasilkan kinerja yang optimal. Jika selalu ditakut-takuti dengan ancaman pemecatan dan kata-kata tidak senonoh, mereka tidak akan berani mengambil inisiatif dalam rangka melaksanakan kebijakan gubernur.
“Berilah mereka kebebasan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. PNS DKI yang jumlahnya ribuan perlu ‘di-wongke’ dan diperlakukan secara beradab,” pungkas Yusril.(akt)
