NBCIndonesia.com - Warga Kenagarian (Desa Adat) Sipangkur, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, merasa kesulitan memberi kabar ke sanak saudaranya lantaran tak ada sinyal (jaringan komunikasi), sebab itu warga mengharapkan kepada pemerintah setempat untuk memfasilitasi adanya pembangunan tower operator seluler guna melancarkan akses komunikasi.
"Selama ini untuk mendapatkan jaringan seluler warga harus pergi ke daerah lain untuk bisa berkomunikasi dengan sanak saudara di luar," kata tokoh masyarakat setempat, Ibnu Hasim (55) di Pulau Punjung, Jumat (22/4).
Dengan kondisi ini warga Sipangkur, Kecamtan Tiumang, Dharmasraya itu, kesulitan untuk berkomunikasi dan untuk menerima informasi dari kerabat, saudara dan anak mereka yang menempuh pendidikan di luar daerah.
"Di lokasi tertentu ada sinyal namun harus mencari-cari tempat strategis untuk mendapakannya, kondisi ini tentu memprihatikan di era yang sudah modern ini," imbuhnya.
Kesulitan paling terasa saat hendak menghubungi anak yang sedang menjalankan pendidikan di daerah lain, seperti yang kuliah di Kota Padang.
Hasyim berharap bupati Dharmasraya bisa membantu menyurati operator seluler untuk mempercepat pembangunan tower operator di nagari itu, guna memperlancar akses informasi masyarakat.
"Kami bingung untuk mengusulkan perdirian tower seluler ini ke mana, dan kepada siapa. Maka melalui medialah kami bisa menyampaikan harapan kami," keluh Hasyim.
Fadil (25) salah seorang pemuda Jorong Sipangkur mengatakan jaringan seluler memang sangat dibutuhkan oleh kalangan pemuda dan masyarakat di nagari itu.
Apalagi informasi dapat diakses melalui internet di telepon genggaman, oleh karena itu perlu jaringan bagus untuk hal itu.
"Saat ini berita apa pun dapat kita ketahui melalui media online atau koran digital, jadi ini juga berguna untuk menambah wawasan," terangnya seperti dikutip Antara.
Salah seorang aparatur Nagari Sipangkur, Ilyas mengatakan persoalan belum adanya jaringan seluler ini juga mengganggu aktivitas aparatur pemerintahan Nagari Sipangkur.
Seringkali dari pemerintah daerah mengira telepon genggam kami dimatikan karena tidak aktif saat dihubungi, padahal jaringan yang tidak ada. Kami juga sering terlambat mengetahui kalau ada informasi penting di kabupaten," ucapnya. (mdk)
