NBCIndonesia.com - Penertiban di sejumlah lokasi oleh Pemerintah Provinsi DKI yang dikomandoi oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) seharusnya tidak dilakukan dengan cara-cara arogan. Penertiban juga seharusnya tidak melibatkan aparat, apalagi sampai membawa senjata untuk menghadang warga.
"Kita ingin Jakarta bagus indah. Metropolitan itu untuk semua orang yang menghuni Jakarta. Penggusuran jangan sampai ada aparat membawa senjata. Jangan buat Jakarta jadi neraka buat rakyat miskin," kata Kepala Satgas Nasional PDIP Cakra Buana, Komarudin Watubun di Jakarta, Minggu (24/4).
Menurut dia, rakyat kecil jangan hanya dijadikan sebagai batu loncatan oleh pemimpin. Waktu mencalon dipuji-puji kemudian sudah jadi diinjak-injak.
"Tapi saya yakin, Pak Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat tidak seperti itu. Pak Djarot itu pernah dapat predikat walikota terbaik (Blitar), jadi saya yakin dia tidak bisa menggusur dengan cara tak beradab. Ini nasehat buat buat Pak Djarot," ungkapnya.
Dia jelaskan, dalam cita-cita pembukaan UUD sudah jelas dikatakan bahwa rakyat harus sejahtera. Kalau pemimpin tidak bisa penuhi janji, maka pemimpin itu mengkhianati cita-cita bangsa Indonesia.
Komarudin meminta, Pemprov DKI melakukan pendekatan kemanusiaan dan beradab bila ingin penertiban pemukiman warga. "Pemprov DKI harus memikirkan untuk memberikan solusi baru, terkait permasalahan di Jakarta. Pesan saya, lakukan pendekatan kemanusiaan dan beradap," katanya.
Ketua Dewan Kehormatan DPP PDIP ini menambahkan agar Pemprov DKI memikirkan untuk memberikan solusi baru, terkait permasalahan di Jakarta.
"Pemerintah harus memberikan solusi, bukan baru cari-cari solusi, itu tugasnya, tugas pemimpin memberikan pelayanan kepada rakyatnya. Jadi kalau mengusur harus menyiapkan tempat yang cocok, dan tidak boleh mengerakan aparat alat negara jangan digunakan mengusur. Jangan pakai gaya orde baru," tandasnya. (rmol)
