NBCIndonesia.com - Anggota DPR Komisi II fraksi PDI Perjuangan, Komarudin Watubun Tanawani Mora menegaskan pemerintah harus memikirkan kelangsungan hidup rakyat jika melakukan penataan ulang terhadap tata kota. Jika melakukan penggusuran, pemerintah perlu memperhatikan tempat tinggal rakyat yang menjadi korban penggusuran.
"Kita kan ingin Jakarta jadi kota metropolitan yang terkenal bersih, karena itu simbol kita. Kita juga ingin kota bagus karena ibu kota negara. Seharusnya rakyat di gusur atau diusir itu juga harus dipikirkan juga tempat tinggalnya, dan pemerintah memang seharusnya memikirkan keberlangsungan hidup rakyat usai digusur" kata Komarudin kepada merdeka.com di kampung Duri Pulo disela-sela acara Doa Taobat Lintas Agama, Minggu (24/4).
Dilanjutkannya, negara seharusnya menjadi tempat yang nyaman bagi warga negara baik yang kaya maupun miskin. Dia mengambil salah satu contoh pada pembongkaran yang terjadi beberapa waktu lalu di Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara ia menginginkan pemerintah tidak menggunakan aparat negara untuk menggusur rakyatnya sendiri.
"Seharusnya negara menjadi tempat yang nyaman bagi warga negara baik kaya dan miskin. Pemimpin harus mencari solusi bagi rakyatnya, dan tidak boleh menggunakan aparat negara untuk menggusur rakyatnya sendiri. Jika akan menertibkan, tertibkan dengan kasih sayang, karena ini rakyatmu sendiri," tutup Komarudin.
Sebelumnya, sikap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang tidak pernah datang ke lokasi penggusuran ternyata mendapat sorotan dari sejumlah pihak hingga warga DKI. Mulai dari penertiban Kampung Pulo, Kalijodo, Pasar Ikan hingga permukiman warga Luar Batang di sekitar Pelabuhan Sunda Kelapa.
Ahok, sapaan Basuki mengatakan punya alasan khusus untuk itu. Menurutnya, dia tidak perlu datang karena sudah memiliki intelijen untuk mengetahui kondisi di lokasi.
"Saya kan punya intel. Sekarang buat apa saya datang ke lokasi? Orang sudah ngeyel ngotot dudukin tanah negara," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Senin (11/4). (mdk)
