NBCIndonesia.com - Pembongkaran kasus pengadaan tanah RS Sumber Waras dan dugaan suap pengesahan Raperda reklamasi pantai utara Jakarta, seakan mempertaruhkan supremasi hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Ketua Umum Serikat Kerakyatan Indonesia Standarkiaa Latief berpendapat bahwa pengungkapan dua kasus itu, menjadi salah satu ujian yang harus dilalui KPK guna membuktikan integritasnya.
“Penegakan hukum yang sungguh-sungguh berkeadilan diuji dalam kasus reklamasi pantai utara Jakarta dan kasus RS Sumber Waras,” ujar dia saat berbincang dengan Aktual.com, Senin (18/4).
Seberapa tajam ‘pisau’ lembaga antirasuah, tutur pria yang kerap disapa Kiaa, dalam mengkandaskan praktik KKN dalam dua kasus itu pun, tak bisa dikesampingkan. Ketajamannya justru jadi pembuktian demi menguak aksi ‘muka dua’ para penyelenggara negara, yang berlindung dibalik ‘kedikdayaan’ rakyat.
“Seberapa jauh dan tajamnya hukum terhadap ‘kongkalikong’ para aktor di dalamnya, yaitu pemilik modal (pengusaha), pejabat publik dan politisi yang sering berceloteh seolah mereka suci dari korupsi.”
Mantan aktivis ’98 itu pun tak ragu untuk mengatakan bahwa fakta-fakta hukum guna mengungkap akar dari dua kasus tersebut jelas terlihat. ‘Bola panas’ pun kini tengah berkawan dengan Agus Rahardjo Cs, yang kemudian bisa berbalik menyerang KPK, bila tak bisa menuntaskan penanganan dua kasus itu.
“Fakta hukum sudah gamblang ditemukan, pelaku sudah jelas deteksinya dari hulu ke hilir, tinggal kemauan baik (good will) aparat hukum yang terkait mengambil langkah terpuji atau sebaliknya, berkhianat atas rasa keadilan masyarakat luas.”
Untuk kasus RS Sumber Waras, KPK sendiri sekiranya sudah berada di akhir tahap penyelidikan. Bisa ditafsirkan seperti lantaran KPK sudah memeriksa Ketua Yayasan RS Sumber Waras Kartini Muladi dan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Sedangkan kasus suap pengesahan dua Raperda reklamasi pantai utara Jakarta, terakhir kali berhasil ‘menyeret’ bos PT Agung Sedayu Grup Sugiyanto Kusuma alias Aguan ke ruang penyidikan KPK. Beberapa pejabat di lingkaran Ahok pun telah beberapa kali bersaksi di depan panyidik. (akt)
