Reklamasi Teluk Jakarta dari Cina Untuk Cina. “Sebuah Ambisi Kolonisasi Cina”
Melihat ngotot nya Ahok, Gubernur DKI untuk tetap mempertahankan izin nya untuk memberikan keleluasaan Pengembang untuk membangaun 17 Pulau di Utara Jakarta wajib di curigai sebagai punya Niat dan Maksud tertentu. Tak mungkin ada niat2 Bisnis Semata, dengan Berkolusi nya Penguasa dan Pengusaha meski menabrak Hukum dan Aturan dan abai dan cuek terhadap Pendapat Pakar dan Publik.
Dan seperti nya, Presiden Jokowi yg teman dekat nya Ahok seolah tidak peduli dengan Suara2 Protes dan Pelanggaran yg di lakukan oleh Gubernur DKI dalam proses Reklamasi ini. Terbukti sampai detik ini tidak ada suara Istana soal ini. Ini perlu di catat Publik.
Publik lalu mencoba menangkap dan mempresepsi atas Kasus Reklamasi ini. Bisa di duga antara Jokowi dan Ahok ada semacam kong Kali Kong sejak ber sama2 di Pilgub DKI, menjadi Gubernur-Wakil Gubernur DKI, dan di Pilpres yg menghantarkan Jokowi sebagai Presiden. Dalam beberapa peristiwa Politik ini tentunya dukungan dari berbagai kekuatan Politik, Bisnis bahkan saat di DKI secara terang2an Pejabat PKC Cina menyambangi Jokowi sebagai Gubernur di Balai Kota, sehingga dengan berbagai dukungan yg ada Jokowi memastikan diri nya untuk menghuni Istana Negara dengan mulus.
Setelah menduduki Jabatan Presiden ternyata menggiring Negeri ini agar menjadi Sekutu setia Cina, dan Cina pun mengumbar berbagai Tawaran dan Iming2 Dana Ribuan Triliunan di berbagai Proyek Prestius di Bilang Infrastruktur, perdagangan, Ekonomi dan bahkan Regim Jokowi mau mensosialisasikan Mata Uang Cina, Yuan sebagai alat tukar di perdagangan Bilateral maupun Internasional. Meski Cina juga sedang di landa Krisis Ekonomi dalam Negeri.
Cina seprtinya memanfaatkan permainan politiknya ini dengan mencoba meng aneksasi Kepulauan Natuna yg berbatasan dengan Laut Cina Selatan yg mengandung potensi Gas Alam yg besar itu sebagai wilayah nya. Meski sekarang ini terlihat Isu aneksasi ini kurang mencuat, tapi apakah Cina tinggal diam?
Proyek Reklamasi Teluk Jakarta, ini dari awal perjalanan nya dapat di pandang sebagai Proyek Cinaisasi. Itu terlihat dari Iklan penjualan apartment yg di ekspose di Cina. Untuk sekarang saja, wilayah PIK, Pantai Mutiara, Pluit menjadi Pemukiaman Ekslusif yg dijaga super ketat oleh sekuriti yg super hebat sehingg seperti Wilayah tersendiri di DKI. Ini sekat sosial yg perlu terjadi.
Jika membiarkan Reklamasi ini berjalan mulus, maka Pemukiaman itu sudah pasti hanya akan di Huni oleh Etnis Cina secara Ekslusif dan di Pulau terpencil itu akan di jaga dan di awasi super ketat dengan alasan keamanan, sehingga Publik tidak bisa tahu apa yg terjadi di sana, dan ini sangat berbahaya bagi sistem pertahanan dan keamanan Nasional. Dan ini bisa terjadi berdirinya kolonisasi Cina Perantauan yg berkoneksi dengan Cina Daratan sebagai leluhur mereka. Dan ini tidak menutup kemungkinan konspirasi Cina dan proses Cinaisasi akan ber langsung di sini dengan aman.
Nah, dalam konteks ini posisi Jokowi dan Ahok sangat strategis dalam mutualisme dalam ambisi Politik, dan kekuasaan. Tidak segan2 menjalankan program Cinaisasi itu seperti dalam Reklamasi Teluk Jakarta, oleh Ahok maupun dalam Proyek Kereta API Cepat Jakarta-Bandung oleh Jokowi. Sehingga diam nya Jokowi sebagai Presiden dalam Rekalamsi Teluk Jakarta adalah Pembiaran belaka. Membiarkan Gubernur DKI, Basuki Cahaya Purnama, Ahok berbuat sesuka hatinya, demi suksesnya Kolonisasi Cina. (rp)
Tepian Kali Brantas, 23:4:2016
@Muslim Arbi, Pengamat
