NBCIndonesia.com - Suyoto menjadi salah satu kepala daerah di Jawa Timur yang memiliki banyak prestasi. Terbaru ialah terpilihnya Bojonegoro mewakili Indonesia sebagai daerah percontohan yang baik pada ajang "Open Government Partnership (OGP) Subnational Government Pilot Program" atau disebut juga Percontohan Pemerintahan Daerah Terbuka.
Selain Bojonegoro, Kota Seoul (Korsel) dan Kota Tbilisi (Georgia) merupakan kota percontohan pemerintah daerah yang pertama di Asia. Mereka disandingkan dengan 13 kota besar di dunia dari 45 kota yang terdaftar dalam ajang tersebut.
"Karena sejak pertama saya menetapkan open government sebagai platform pemerintahan saya. Saya kan harus memelihara kepercayaan publik ke saya dan cara terbaik memelihara yaitu dengan keterbukaan dan bagaimana rakyat terus connect dengan kami," ujarnya saat berbincang dengan merdeka.com.
Pria yang akrab disapa Kang Yoto ini juga mampu meracik Bojonegoro sebagai kota kecil yang berprestasi, namun memberikan kontribusi besar dalam pendapatan nasional dan berbagai daerah.
Lalu, bagaimana trik pria kelahiran 17 Februari 1965 ini membangun Kabupaten Bojonegoro. Berikut wawancara merdeka.com.
Kalau lihat daerah dan kapasitas Pak Yoto ada di kolom kecil, APBD 3,5 T. Dengan APBD untuk kabupaten itu seharusnya untuk provinsi, ukurannya besar. Dengan target itu? bagaimana pendapatannya?
Jadi pendapatan kita itu mungkin sepertiga BPH Migas, dana bagi hasil kita, yang lain dana dari DAU dana dari DAK kemudian dari PAD saya mungkin 10 persen. Tapi jangan lupa, Bojonegoro nyumbang pemerintah provinsi maupun pusat termasuk DKI itu cukup besar dari sisi pendapatan karena migas, rokok itu kan kemudian kayu, itu semua aktivitasnya di Bojonegoro karena kantor pusatnya di Jakarta, dapat sharing keuntungan itu ya DKI.
Pada umumnya distribusi pendapatan kita dari distribusi itu buat daerah tidak fair, karena misalnya yang memfasilitasi semua industri migas itu Bojonegoro tetapi karena kantor pusat di Jakarta, masuk ke Jakarta.
APBD kita sekarang tinggi karena ada BPH Migas itu, tahun ini BPH Migas nya 1,4. tapi kalau kemarin minyaknya enggak turun, harga masih 60 kita bisa 2 triliun dari minyak saja. Sekarang praktis 25 persen minyak di Indonesia itu dari Bojonegoro.
Sebenarnya kita menyumbang Indonesia, berkontribusi. Makanya semboyannya orang Bojonegoro adalah "Bojonegoro untuk Indonesia". dan ketika kita kemarin menjadi pilot project open government partnership dan transparansi itu bahasa lain Bojonegoro untuk dunia kan. Kita sudah merintisnya sejak 8 tahun lalu.
Karena sejak pertama saya menetapkan open government sebagai platform pemerintahan saya. Saya kan harus memelihara kepercayaan publik ke saya dan cara terbaik memelihara yaitu dengan keterbukaan dan bagaimana rakyat terus connect dengan kami, dengan begitu seluruh sumber daya baik manusia, uang dan resources yang lain itu bisa kita fokus problem solving bagi perkembangan Bojonegoro.
Anda sudah melakukan open government sudah kurun waktu 8 tahun lalu?
Delapan tahun yang lalu, nomor HP saya tidak pernah ganti, itu saya umumkan mulai dari radio, di mana semua kita umumkan. Jadi rakyat punya akses, jadi sederhana tadinya cuma SMS, lalu setiap jumat dari jam 1 (siang) sampai jam 3 (sore), pendopo kita buka, radio pemerintah lokal itu tidak lagi menjadi radio propaganda tetapi bagaimana kita belajar bersama. SMS komplain apapun bukan hanya masuk tetapi dibaca.
Kalau ada SMS ke saya misal jalan belum dapat bagian, ya saya bacakan ke publik dan saya undang untuk datang ke pendopo supaya semua orang dengar. Tapi itu lah cara kami untuk kemudian kami percaya dengan public complaint, aspirasi publik itu membuat kami on track untuk fokus public solution.
Kang Yoto (duduk kanan) bersama CEO KLN Steve Christian (duduk kiri), VP Sales merdeka.com Sinta Nasution (berdiri dua dari kiri) dan CNO KLN Wens Manggut di KLN 2016 Merdeka.com/Haris Kurniawan
Cara seperti ini biasanya musuhnya ialah birokrasi, bagaimana cara mengatasinya hal tersebut?
Caranya yang pertama kali saya harus merangkul semua, tidak mengembangkan permusuhan tetapi mengembangkan persahabatan dan persaudaraan. Maka hari pertama saya dilantik, malamnya saya kumpulkan. Saya bukan jadi commander tetapi menjadi listener atau pendengar yang baik, setelah itu saya maafkan semua.
Saya bikin rule baru dan mari bantu saya, saya akan men-deliver janji saya kepada rakyat. Lima janji saya, bangun jalan, infrastruktur pertanian, pendidikan, kesehatan, membangun kinerja pemerintahan birokrasi yang melayani dan hadir dengan rakyat.
Untuk meningkatkan itu ada dua hal. Pertama, public service kepuasan, dan kami harus memperbaiki persepsi publik bahwa pemerintah itu korup. Karena itu mereka setuju, saya langsung bikin rule of down-nya, jangan pernah mengeluh, jangan pernah bilang bukan tanggung jawabnya, lalu jangan bilang pernah tidak ada duit walaupun ada duit. Lalu, jangan korup.
Di Periode kedua ini?
Di periode kedua, we are thinking about suistanable development. Kami mulai kami berpikir dari isu global, isu nasional dijawab secara lokal, kami sadar betul bahwa kami berpikir di Bojonegoro tidak pernah berpikir vertikal, kami tidak pernah melihat Jakarta Pusat lebih tinggi dari daerah, karena untuk kontribusi dunia we are same change.
Jadi kita punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi untuk dunia. kita punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi untuk Indonesia. Kami berpikir itu. Karena itu di dalam 6 pilar pembangunan berkelanjutan kami itu kita menyebut skenario ekonomi, di mana dari transformasi dari agro kemudian dari agro industri ke sektor industri, jasa, kita bikin roadmap nya untuk Bojonegoro. Kemudian, sampai kemungkinan ke sektor keuangannya.
Kedua, platform kami bagaimana membangun lingkungan hidup, bagaimana daerah yang banjir menjadi aman dan nyaman dan produktif. Ketiga skenario soal human development, social capital, bagaimana membuat manusia ini menjadi modal pembangunan. Karena itu kami concern menyekolahkan dokter, bukan hanya spesialis. Jadi, kalau anda tau misalnya dokter robotik di Jawa Timur ada enam salah satunya di Bojonegoro.
Pilar keempat bagaimana fiskal berkelanjutan. Kalau anda masuk kota saya, mau (usaha) gede-gede saya buka. Orang-orang sebenarnya adalah human productivity bagaimana orang kota pasti sektor jasa. Industri pasti di kampung, di kantung-kantung kemiskinan, dengan begitu dia tidak perlu transportasi ke kota.
Tahun 2015 ekonomi Bojonegoro tumbuh 19,4 persen. Kesenjangan kami juga kecil, karena kami juga fokus mentransformasikan bagaimana ekonomi dari eksklusif kepada inklusif bagaimana rakyat bisa tumbuh, makanya kami merancang fiskal berkelanjutan. Bayangkan jika Bojonegoro memiliki dana abadi 20 triliun.
Baru birokratif reform, itu ke lima. Panjang, Sekarang kenapa Bojonegoro jadi e-government. Yang keenam dan kami promosikan soal leadership. Kenapa? karena Bojonegoro tidak bisa hanya dipimpin harmony approach tetapi juga tidak bisa conflict approach, maka harus dituangkan transformatif approach. Mengedepankan kolaboratif action, sama-sama bergerak. Maka kepemimpinannya harus transformatif bukan conflict approach. Juga tidak harmony approach.
Itu kita promosikan terus hingga level desa, misal saya akan berakhir pada 2013 itu saya sudah katakan bahwa saya akan mendukung calon bupati mau partai apa, agama apa yang penting dia mau meneruskan 4 prinsip pembangunan berkelanjutan yakni dana abadi, reformasi birokrasi, pengembangan SDM dan insentif investasi untuk mereka yang membuka usaha di pedesaan dan itu sudah saya declare.
Jadi politiknya kita ubah, dari partai oriented dari ethnic oriented ke program oriented. Kenapa saya harus nyatakan itu, karena itu lah bagian dari transformatif leadership yang harus kami bangun bersama di Bojonegoro.
Sejak awal kami tidak pernah berpikir Bojonegoro itu di pelosok. Bojonegoro is a part of the world, a part of indonesia. Now, we dont think about vertikal, we are about plan. (mdk)
