NBCIndonesia.com - Kondisi warga korban penggusuran Pasar Ikan, Jakarta, saat ini sungguh menyedihkan. Hampir 400 KK masih terlantar di lokasi penggusuran lantaran belum menerima ganti rugi dari pihak Pemda DKI Jakarta yang sebelumnya selalu berkoar telah memenuhi kewajiban ganti rugi kepada para korban penggusuran.
Lebih ironis lagi, keadaan terlantar masyarakat Pasar Ikan ini tidak diperhatikan oleh Pemda DKI ataupun Pemerintah Pusat. Bahkan, camat atau lurah setempat pun tak menampakkan batang hidungnya.
Hal ini membuat Ratna Sarumpaet geram. Seniman yang juga aktivis senior yang sejak awal mengadvokasi warga Pasar Ikan mengaku sedih dan sangat prihatin.
Dia mengatakan warga hanya memperoleh bantuan dari warga sekitar, berupa bahan makanan seadanya, namun pemerintah sama sekali tidak memperdulikan warga Pasar Ikan.
"Mereka ini korban perselisihan dengan pemerintah daerah. Lalu pemerintah pusat dimana? Jokowi itu punya kontrak politik dengan warga setempat. Tapi tak sekalipun ia mengeluarkan statement prihatin atau uluran tangan," ujar Ratna kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu, (24/4).
Ratna menjelaskan, keadaannya begitu rumit karena aparat pemerintah lokal Jakarta Utara juga enggan membantu warga mereka sendiri. Warga bersikeras bertahan karena masih menunggu kompensasi kepemilikan tanah mereka yang belum dibayar pemerintah DKI.
Dia mengaku telah beberapa kali berusaha mengontak Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa agar bersedia mengulurkan tangan dan menghadirkan negara di tengah warga Pasar Ikan korban penggusuran, namun permintaannya tersebut tidak digubris sama sekali.
"Yang merespons hanya Panglima dan Kapolri, mereka bilang siap membantu tenda untuk warga. Tapi itu juga sampai sekarang belum ada implementasinya sama sekali di lapangan," beber Ratna.
Ratna secara tegas mempertanyakan keberadaan Negara, dalam hal ini pemerintah pusat yang harusnya menjadi "juru selamat" bagi warga Pasar Ikan setelah mereka disisihkan oleh Pemda DKI seperti bukan warga Jakarta.
Dari segi budaya, Ratna yang dikenal sangat kritis ini menegaskan sejak awal, rakyat Pasar Ikan tidak boleh dijauhkan dari komunitas mereka di tepi pantai atau dari Nelayan karena itu merupakan budaya dan mata pencaharian mereka. Rencana revitalisasi Pasar Ikan yang didengung-dengungkan oleh Ahok seolah hilang dibalik kesewenang-wenangan Pemda DKI menggusur Pasar Ikan tanpa konsep yang jelas alias asal gusur.
"Kenapa pemerintah pusat berpaling disaat rakyat Pasar Ikan berselisih dengan pemerintah mereka sendiri? Kemana mereka? Mereka kan masyarakat Indonesia juga. Ingat Jokowi itu punya kontrak politik dengan warga Pasar Ikan," tegas Ratna. (rmol)
