NBCIndonesia.com - Kepala Pusat Studi Politiik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Muradi menilai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan rugi besar apabila bergabung dengan pemerintah bahkan ikut mengisi kursi menteri di kabinet kerja.
Jelang resuffle kabinet jilid II, PKS dikabarkan akan mendapat jatah kursi di kabinet. Satu atau lebih pos kementerian akan diberikan kepada partai yang dikomandoi Sohibul Iman tersebut. PKS secara mengejutkan juga memecat kadernya Fahri Hamzah yang selama ini vokal mengkritik pemerintah.
Muradi mengatakan masuknya PKS di kabinet justru akan menimbulkan konflik di internal PKS sendiri.
"Sebaiknya PKS nggak usah masuk. PKS akan rugi dia akan ditinggalkan oleh pendukungnya bahkan dianggap melakukan perselingkuhan politik," kata Muradi kepada Rimanews.com, Jakarta, Minggu (10/04/2016).
Selain itu, selama ini mayoritas massa pendukung PKS tak menyukai sosok Joko Widodo. Jokowi juga tak pernah ada hubungan timbal balik yang menguntungkan dengan PKS.
"Seberapa efektif kalau PKS masuk. Pasti gaduh. 99 persen mayoritas pendukung PKS tak menyukai Jokowi," katanya.
Oleh karena itu, ia menyarankan sebaiknya PKS tetap berada diluar pemerintahan. Namun, tetap memberikan masukkan.
Sebelumnya, menurut keterangan dari salah seorang kader PKS, dua kursi kabinet itu ditawarkan kepada PKS oleh Presiden Jokowi saat petinggi PKS bertandang ke istana beberapa waktu lalu. (rn)
