NBCIndonesia.com - Kegaduhan antara Menko Kemaritiman Rizal Ramli dengan Menteri ESDM Sudirman Said berbuntut pada berkomentarnya Wakil Presiden Jusuf Kalla. JK bahkan menyentil Rizal karena menambahkan nama kementerian yang dipimpinnya.
Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari menilai apa yang disampaikan oleh Wapres JK telah melanggar sistem presidensial yang dianut Indonesia. Menurut dia, JK tidak perlu berkomentar mengenai Rizal Ramli lantaran posisinya di dalam kabinet hanyalah sebagai seorang Wakil Presiden.
"Mustinya yang ngomong Presiden. Kalau Presiden enggak ngomong ya yang lainnya enggak usah ngomong apa-apa," kata Qodaridalam, sebuah diskusi di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (5/3/2016).
Sementara, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi sependapat dengan Qodari terkait kewenangan JK dalam memberikan pernyataan terhadap Rizal Ramli.
Adhi menilai peran JK sangat kental JK dalam melatarbelakangi kegaduhan yang terjadi antar Rizal Ramli dan Sudirman Said terkait pengolahan gas blok masela.
"Dari awal geger dimulai dari Wakil Presiden. Jadi kalau kembali ke konstitusi akan berjalan benar (yang ngomong adalah Presiden)," kata Adhie. "Tapi faktanya tiba-tiba wapres mengambil kewenangan."(rn)
