NBCIndonesia.com - Politisi Partai Gerindra Elnino Husein Mohi menyesalkan pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta agar DPR lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas dalam membentuk Undang-Undang.
Ia menilai, pernyataan Presiden itu dilontarkan seolah-olah dia adalah orang luar yang tak terlibat pembuatan UU.
Padahal, rancangan atau revisi UU disepakati dan dibahas DPR dan pemerintah.
"Enggak perlu ngomong kayak pengamat gitu deh Jokowi. Presiden bukan seorang pengamat dadakan yang bisa ngomong apa pun," kata Elnino saat dihubungi, Jumat (30/3/2016).
Jika memang tak setuju DPR memproduksi banyak UU, kata dia, Presiden cukup tak menyetujuinya saat mengambil keputusan mengenai daftar program legislasi nasional.
Jika Presiden menolak, DPR tidak bisa memaksakan kehendak dan pembahasan UU tidak akan berjalan.
"Semua Undang-Undang yang sudah dibuat sejak Oktober 2014 sampai sekarang ini apakah tidak ditandatangani Presiden? Coba dicek lagi. Jangan sampai beliau tandatangan yang beliau tidak setujui," ucap Anggota Komisi I DPR ini.
Elnino mengakui, tidak semua hal harus diatur dalam UU. Namun, tidak sedikit pula UU yang sudah tidak sesuai konteks masa kini dan masa depan sehingga harus diganti dan atau direvisi.
"Yang paling rajin mengusulkan RUU yang baru juga bukannya partai pendukung pemerintah? Mohon Presiden cek lagi. Jangan sampai partai-partai pendukungnya jadi bertanya-tanya dengan pernyataan beliau," ucap dia.
Jokosi sebelumnya meminta DPR RI tidak memproduksi terlalu banyak UU.
"Setahun, tiga saja cukup. Lima ya cukup," ujar Jokowi pada acara dialog publik di Balai Kartini, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (30/3/2016).
Bagi Jokowi, yang paling penting bukanlah kuantitas UU, melainkan kualitas undang-undang tersebut.
"Jumlah 40, 50, untuk apa?" ujarnya.
Jokowi lalu mengungkapkan bahwa dirinya mengetahui alasan para wakil rakyat senang sekali memproduksi banyak UU.
"Tetapi, enggak usah saya sebutkan di sini kenapa DPR seneng banyak (bikin UU). Saya kira yang hadir di sini juga tahu," ujar dia. (kp)
