NBCIndonesia.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon heran dengan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyindir DPR RI yang dianggapnya terlalu bersemangat dalam membuat Undang-Undang (UU), hingga mementingkan kuantitas bukan kualitas.
Padahal kata Fadli, dalam target 40 UU tahun 2016, ada 13 rancangan diusulkan oleh pemerintah yang kemudian dimasukkan dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas. Langkah Jokowi mengkritik dirasa tidak tepat karena masuknya sebuah UU ke prolegnas juga dibahas dengan pemerintah.
"Ketika sudah menetapkan Prolegnas prioritas, bahwa ada kesepakatan pemerintah dan DPR," kata Fadli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (31/3/2016).
Fadli lantas heran karena Jokowi tiba-tiba mengkritik pembahasan UU yang sebenarnya ada peran pemerintah di dalamnya. Harusnya jika ada kritikan, hal itu disampaikan Jokowi langsung kepada DPR, bukan lewat pernyataan di media.
"Ini harus dibicarakan bersama dan selama ini tidak ada pembicaraan dari pemerintah soal ini, tapi tiba-tiba pemerintah mengatakan ini. Secara normatif sependapat, tapi tidak pernah disuarakan sendiri oleh Presiden ke DPR. Padahal usul pemerintah cukup banyak ada 13, Jadi matematikanya Jokowi itu di mana?," sebutnya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu meminta Jokowi instropeksi diri terkait hal ini. Jangan sampai pernyataannya tidak sesuai dengan proses politik yang ada. Padahal menurutnya saat ini memang ada beberapa UU yang memang sepantasnya direvisi demi mengikuti perkembangan zaman.
"Memang banyak yang perlu direvisi, sesuai zaman, misal UU lalu lintas, karena ada transportasi online, tentu perlu revisi. Kita juga ingin produktivitas bukan sekadar mengejar jumlah, tapi kebutuhan masyarakat. Kita juga bukan pabrik UU, karena takut tidak sesuai dengan kepentingan nasional," tegasnya. (ok)
