NBCIndonesia.com - Seringnya Presiden berkunjung ke Papua dinilai tidak mengatasi konflik di Bumi Mutiara Hitam itu. Alhasil pendekatan secara militer selalu dilakukan dalam penyelesaian masalah kemanusiaan di Papua.
"Penetrasi militer tetap terjadi. Sepanjang pendekatan ini tidak diubah, konflik tetap terjadi," kata Komisioner Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas Ham) Natalius Pigai saat diskusi bertema "Jokowi, Kenapa (tak) Urus HAM Papua" di Komnas Ham, Jumat (4/3/2016).
Natalius pun menuding institusi negara seperti TNI dan Polri berada di balik sejumlah konflik yang terjadi di Papua, sehingga ia pesimistis dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM tersebut.
"Peristiwa demi peristiwa yang terjadi pelanggaran HAM di Papua dilakukan oleh negara baik yang terstruktur, masif, dan sistematis," tuturnya.
Natalius mencontohkan tragedi penembakan aparat terhadap masyarakat di Paniai yang terjadi pada akhir 2014. Natalius menduga, TNI dan Polri ketakutan jika kasus tersebut diungkap secara terbuka.
"Kasus Paniai itu negara yang melakukan, institusi TNI-Polri. Dilakukan oleh negara dan negara menutupi peristiwa Paniai," jelasnya. "Komnas HAM seperti tidak ada jalan," terang dia.
Sebab itu, lanjut Natalius, Komnas Ham berharap Presiden Joko Widodo untuk lebih serius menyelesaikan masalah HAM di tanah Papua. Ia pun menilai selama satu tahun lebih kepemimpinannya, Jokowi masih dianggap abai terhadap berbagai masalah HAM yang terjadi di tanah Papua.
"Kendati tokoh nomor satu Indonesia ini paling tidak dalam satu tahun belakangan telah beberapa kali mengunjungi tanah Papua, namun kehadirannya hanya sebatas mengurusi infrastruktur pembangunan," pungkas dia.(rn)
