NBCIndonesia.com - Komisi VI DPR RI membentuk Panitia Kerja (panja) untuk mengatasi carut-marut sejumlah aset di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Darmadi Durianto mengatakan, salah satu yang menjadi fokus Panja Aset BUMN ialah adanya sejumlah aset-aset yang kini ditangani swasta. Selain itu, Panja juga menyoroti banyaknya aset BUMN yang beralih fungsi.
"Sudah terbentuk. Yang jadi permasalahan di aset itu banyaknya aset BUMN yang berserakan dimana-mana. Itu yang mesti diurus," ujar Darmadi di Komplek Parlemen, Kamis (18/02/2016).
"Banyak aset BUMN yang berserakan dikuasai penduduk, penggarapan banyak sekali. Dan beberapa kasus yang ditangani swasta. Nah itu yang harus disikapi," sambung Darmadi.
Ia mencontohkan, Panja itu akan meminta keterangan dari Menteri BUMN Rini Soemarno mengenai aset PT. Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) II yang saat ini banyak digarap pihak swasta dan diduduki oleh penduduk setempat.
"Aset PT. KAI banyak yang enggak jelas, sengketa, ada yang di Medan jadi mall. Dikuasai pihak swasta, berperkara. Belum lagi aset yang sudah pindah tangan, seperti PTPN II 80% dikuasai penggarap. Itu penduduk dan masyarakat, tanah negara dikuasai, dia enggak mau pergi," jelas Darmadi.
Darmadi menuturkan, Panja juga nantinya akan membentuk badan pengelola dan pengawasan aset milik BUMN.
"Ada satu badan, saran kita harus ada yang urus itu. Bisa independen bisa BUMN. Nomenklaturnya nanti dibicarakan soal itu. Tapi sepanjang enggak ada yang urus itu oleh satu badan, bisa enggak fokus," tutur Darmadi.
Lebih lanjut, Darmadi menyayangkan sikap abai Menteri Rini Soemarno yang dinilai tak memiliki konsen terhadap aset-aset BUMN dengan melakukan pembahasan bersama Komisi VI DPR RI.
"Itu babak-belur enggak ada yang ngurus," tutup Darmadi. (rn)
