 |
| Menteri ESDM, Sudirman Said |
"Dalam 'Forum Group Discussion' (FGD) ini semua pembicara ingin di darat. Semua orang Maluku baik yang ada di Maluku, Jakarta dan luar negeri, termasuk pejabat pemerintah di Jakarta maunya di darat," kata ilmuwan Maluku Dr Abraham Tulalessy MSc ketika dihubungi dari Jakarta, Senin (25/01/2016).
Dia mengemukakan, selain masyarakat Maluku, keinginan pembangunan kilang di darat juga telah mendapat dukungan dari Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli.
Pihaknya mempertanyakan sikap Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menginginkan pembangunan kilang terapung di laut.
FGD tentang Blok Masela ini juga dihadiri ilmuwan, seperti Prof Dr Aholiab Watloly, Prof Dr G Ratumanan, Prof Dr Hermin Soeselisa, Prof Dr Dessy Norimarna, Prof Dr Bob Mosse, Prof Dr Thomy Pentury, Dr Ir Paul Usmany, Dr G Pentury, Dr Muspida, Dr Yustinus Malle, Dr Max Tukan, Dr Mohamad Bugis, Ir Daud Ilela Msi dan Dr Tony Litamaputy.
Menurut Abraham, Kementerian ESDM perlu mendengarkan suara dari berbagai pihak. "Sebab Maluku tidak dapat apa-apa kalau kilang itu di laut. Musyawarah Besar Rakyat Maluku juga memutuskan agar kilang di darat," katanya.
Karena itu, pihaknya meminta ESDM memperhatikan keinginan masyarakat Maluku. "Kami heran dari 16 kilang yang ada di Indonesia dan di darat memiliki harga yang tidak sebesar di Masela. Ini kan seolah didesain agar kilang dibangun di laut. Masa harga kilang di darat untuk Masela jauh lebih mahal dibandingkan dengan kilang lain di darat di tempat lain," katanya.
Koordinator Intelektual Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) Prof Dr Watloly mengatakan, kilang Blok Migas Abadi Masela di darat telah menjadi keinginan kuat bagi masyarakat Maluku.
Masyarakat Maluku menginginkan agar pengelolaan blok migas yang terletak di Kabupaten MBD ini dilakukan sesuai dengan amanat UUD 45 Pasal 33, yakni sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
"Itu berarti tidak ada pilihan lain, 'onshore' harus diputuskan pemerintah dalam menjawab persoalan kemiskinan di Maluku," katanya.
Dia mengatakan, Maluku miskin akibat pembangunan yang kurang prorakyat. Kepiluan sudah lama dialami Maluku sejak masa kemerdekaan dan kini ada kekayaan alam yang melimpah untuk kesejahteraan Maluku. "Janganlah kesalahan kembali diulang pemerintah," kata Watloly.
Guru besar Universitas Pattimura ini berpendapat, keberadaan kilang di darat akan memberikan dampak ekonomi yang luar biasa bagi Maluku, khususnya wilayah MBD yang selama ini sebagian terisolasi dan dipandang sebelah mata.
Surati Presiden Menurut dia, beberapa kegiatan dalam bentuk FGD yang melibatkan beberapa tokoh masyarakat maupun akademisi untuk mengakomodasikan dan mendengarkan keinginan Maluku, bukan sebaliknya masyarakat harus mendengar apa yang menjadi keinginan dari para investor.
Menyikapi kondisi tersebut, pihaknya telah menyurati Presiden Joko Widodo agar pengelolaan Blok Masela mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat Maluku, bukan investor saja. Demikian juga hak adat dan masyarakat jangan sampai diabaikan.
Akademisi Universitas Hasanudin dan tokoh masyarakat MBD Prof Ishack Ngeljaratan mengatakan, Blok Masela diharapkan membuat Maluku lepas dari predikat provinsi termiskin keempat di Indonesia setelah Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kehadiran Blok Masela harus bisa membawa dampak kesejahteraan bagi masyarakat, namun lingkungan harus tetap terjaga untuk kepentingan generasi mendatang.
"'Onshore juga akan memberikan dampak positif karena akan dibutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar sehingga sumber daya manusia di Maluku, sudah harus dipersiapkan sejak dini," katanya.
Dekan Fakultas Hukum Unpatti Dr Tjance H Tjiptabudi mengatakan, apabila offshore (kilang terapung di laut), maka Maluku akan kesulitan dalam melakukan pengawasan. Sebaliknya, onshore (kilang di darat) akan memacu pertumbuhan ekonomi rakyat yang pesat dan ada keuntungan multi efek yang dirasakan masyarakat setempat.
Desakan pembangunan kilang offshore, kata dia, semata-mata hanya untuk mengejar keuntungan dalam waktu jangka pendek. Padahal, potensi dampak lingkungan baik pengelolaan secara onshore maupun offshore sama besarnya.
Mengingat sejumlah blok migas mulai ditemukan di Maluku, pihaknya juga akan berupaya melakukan uji materi UU Migas. (rn)
