 |
| Basuki Tjahaja Purnama |
Ahok sapaan karibnya bersama Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi dinilai turut serta dalam menginisiasi pengadaan UPS yang menyebabkan kerugian daerah mencapai ratusan miliar itu.
Menanggapi ancaman tersebut, Ahok membantah pernah melakukan pertemuan setengah kamar dengan Prasetio, lalu dengan sengaja mengevaluasi APBD Perubahan, tempat dimana anggaran pengadaan UPS itu muncul.
"Kita gak pernah evaluasi APBD 2014. Pras pernah ngajuin surat yang saya tulis ada 'Nenek Lo' itu lho," ucap Ahok saat dikonfirmasi, Senin (25/1/2016) malam.
Berkas 'Nenek Lo' yang dimaksud Ahok adalah adanya anggaran siluman yang sengaja diselipkan oknum DPRD pada Rancangan APBD DKI tahun 2015. Karena persoalan itu juga yang membuat Ahok berseteru dengan DPRD DKI hingga ke meja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Terlebih, sambung Ahok, korupsi pengadaan UPS jauh dari keterlibatan Ketua DPRD DKI, Prasetio atau akrab disapa Pras.
"Dulu kan dia belum jadi Ketua. Saya tidak pernah evaluasi-evaluasi APBD," tegas Ahok.
Sebelumnya, mantan Anggota DPRD DKI yang kini mendekam di sel, Fahmi Zulfikar berencana membeberkan bukti baru tentang keterlibatan Ahok dan Pras pada korupsi UPS. Hal itu disampaikan langsung kuasa hukumnya, Ilal Ferhard.
"Besok klien saya akan serahkan bukti pertemuan Ahok dengan Prasetyo Edi Marsudi (Ketua DPRD DKI) dalam pemeriksaan lanjutan," kata Ilal Ferhard, di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (25/01/2016) kemarin.
Menurut Ilal, Ahok melakukan pertemuan di ruang Prasetyo karena saat itu ada permintaan evaluasi perubahan APBD-P tahun anggaran 2014. Dikatakannya, bahwa politisi PDI Perjuangan itu mengakui kepada anggota dewan pada akhir Desember 2015 kemarin.
"Bukan dalam agenda resmi, berdua membicarakan masalah evaluasi dari Kemendagri perubahan APBD, diakui Pak Pras segera menjawab evaluasi. Nah ada revisi mengenai Rumah Sakit Sumber Waras di APBD-P bukan pembelian lahan tetapi rumah sakit. Direvisi pembelian sebagian lahan Rp800 miliar dan dimasukan pengadaan scanner dan UPS," papar Ilal.
Padahal, kata Ilal, pada saat zaman Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014, pengadaan UPS dan Printer 3D tidak dimasukkan. Dia pun meminta agar penyidik memanggil Prasetyo dan Ahok. "Kalau perlu keduanya dikonfrontir," tandas dia. (rn)
