 |
| Setya Novanto |
Politisi Fraksi Partai Nasdem, Taufiqulhadi, mengatakan, kasus yang dinamai "skandal papa minta saham" dan terkait dengan PT Freeport Indonesia itu kini sedang ditangani Kejaksaan Agung, dan memang perlu dikawal Komisi III DPR.
Tetapi, Taufiq tak melihat relevansi pembentukan Panja atas kasus tersebut. Taufiq mencoba mengingatkan anggota Komisi III untuk berpijak pada fungsi DPR, di mana Panja dibentuk ketika menyangkut fungsi-fungsi legislasi dan pengawasan, bukan untuk persoalan lain.
"Fungsi itu (legislasi dan pengawasan) sudah dijalankan Komisi kok. Oleh karenanya, pembentukan Panja untuk kasus Setya Novanto itu mengada-ada dan tak ada urgensinya," katanya dalam rilis yang diterima redaksi.
Legislator asal Aceh itu mewanti-wanti bahwa usulan membentuk Panja ini bisa diasumsikan publik sebagai tekanan atau intervensi politik DPR terhadap kerja-kerja lembaga hukum. Walau bisa saja dibahas di kemudian hari, namun tetap saja, tingkat urgensi Panja dalam skema kerja Komisi III di masa sidang kelima ini sangat rendah. Selain itu, keputusan membentuk Panja sendiri tidak utuh, atau tidak bulat sehingga konstelasi politik akan berubah sewaktu-waktu.
"Sepengetahuan saya, Golkar dan Gerindra yang paling terlihat menginginkan Panja ini, sedangkan Nasdem sendiri menolak. Ada juga anggota fraksi lain yang menyatakan penolakannya, bukan hanya dari Nasdem,” tuturnya.
Usul membentuk Panja tercetus dalam Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR dengan Kejaksaan Agung, Rabu lalu. Politisi Demokrat, Benny K Harman, menjadi salah satu inisiator pembentukan Panja Papa Minta Saham. Pimpinan rapat Aziz Syamsudin memutuskan pembentukan Panja ini sebagai catatan pada kesimpulan rapat dengan Jaksa Agung M Prasetyo. (rm)
