 |
| Presiden Joko Widodo BErdialog dengan Sejumlah Pengusaha di istana Negara |
Pengusaha pun mengeluh. Kegaduhan ini berpotensi mengganggu upaya dunia usaha dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.
Sebab itu, dunia usaha membutuhkan ketenangan dan stabilitas agar perekonomian kembali membaik.
"Dunia usaha membutuhkan ketenangan, kita ingin ekonomi nasional bisa rebound tahun ini. Tapi, para pejabat kita ini gaduh terus," kata Ketua Umum BPP Hipmi Bahlil Lahadalia.
Menurut Bahlil, saat ini dunia usaha tak hanya membutuhkan kebijakan. Namun, pengusaha juga membutuhkan ketenangan.
"Bukan hanya soal kebijakan tapi harus ada wibawa dan ketenangan serta kepemimpinan yang kuat dalam mengelola dinamika perpolitikan nasional. Sebab dengan begitu, dunia usaha yakin bahwa berbagai paket kebijakan yang sudah digelontorkan akan terimplementasi dengan baik sampai ke bawah,” ujar Bahlil.
Sebab itu, kata dia, Hipmi meminta agar Presiden Joko Widodo menertibkan para menterinya yang kerap menimbulkan kegaduhan dan suka menciptakan sensasi.
”Sebaiknya menteri-menteri fokus saja membantu Presiden. Jangan sibuk bikin sensasi dan kegaduhan. Kegaduhan ini membuat dunia usaha terganggu dan menyangksikan keseriusan pemerintah,” kata Bahlil.
Lebih lanjut, Bahlil mengatakan, para pejabat di negara ini semestinya memahami agenda politik sudah selesai setelah Pemilu.
Sebab itu, semua pihak sebaiknya berkonsentrasi mengejar pertumbuhan perekonomian nasional. Namun faktanya, kegiatan atau agenda berpolitik sepertinya belum selesai dan baru dimulai.
"Menteri-Menteri ribut, dewan gaduh, partai-partai gaduh. Semua gaduh. Dunia usaha wait and see," papar Bahlil.
Bahlil mengingatkan agar semua pihak perlu menjaga momentum keyakinan dunia usaha kepada pemerintah dengan adanya delapan paket kebijaka ekonomi.
"Ini kan ada delapan paket kebijakan. Kita harapkan dunia usaha meningkatkan belanja modal (Capex/capital expenditure) atau belanja operasional (Opex/Operational expenditure) atau investasi-investasi baru ke depan,” ungkap Bahlil.
Sebagaimana diketahui pemerintah telah menargetkan investasi yang ditanamkan ke Indonesia baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri bisa mencapai Rp 594,8 triliun pada tahun ini. Tahun lalu, menurut pemerintah memperkirakan realisasi investasi 2015 menembus Rp 535 triliun. Jumlah ini melampaui target sebesar Rp 519 triliun. (rn)
