Menlu Aktor di Balik Jokowi Buka Pintu Liberalisasi Ekonomi Indonesia

Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi dan Presiden Jokowi. Foto: Antara

NBCIndonesia.com - Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan liberalisasi terhadap perdagangan, jasa, keuangan dan investasi. Permintaan itu terungkap dari surat Menteri Luar Negeri tertanggal 14 Oktober 2015 yang dikirimkan kepada Presiden Jokowi.

Surat Menteri Luar Negeri tersebut didasarkan pada kesepakatan 10 negara ASEAN tentang Ratifikasi Protocol to Implement the Sixth Package of Commitments on Financial Services under the Asean Framework Agreement of Services (Protokol Untuk melaksanakan paket komitmen keenam Jasa Keuangan dalam persetujuan kerangka kerjasama Asean di Bidang Jasa). Dalam surat Menlu itu jelas disebutkan tujuan dari ratifikasi itu adalah meliberalisasikan beberapa sektor.

“Protokol tersebut bertujuan untuk meliberalisasikan dan meningkatkan perdagangan, jasa, keuangan dan investasi secara progresif, menciptakan iklim perdagangan dan investasi transparan, bebas dan fasilitif serta memperkuat dan meningkatkan kerjasama keuangan, ekonomi, perdagangan dan investasi,” demikian bunyi surat Menlu yang diperoleh Rimanews, Jakarta, Jumat (14/01/2016).

Anehnya, surat Menteri Luar Negeri yang ditujukan kepada Presiden Jokowi adalah sifatnya permohonan penyampaian rencana ratifikasi protokol untuk melaksanakan paket komitmen keenam Jasa Keuangan dalam persetujuan kerangka kerja sama ASEAN di Bidang Jasa.

Sementara, penandatangan ratifikasi tersebut telah dilakukan oleh Menteri Keuangan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro bersama sembilan negara ASEAN pada 20 Maret 2015 lalu di Kuala Lumpur, Malaysia.

“Menteri Keuangan melalui surat S-774/MK.010.2015 tanggal 1 Oktober 2015 telah menyampaikan permohonan tindaklanjut ratifikasi protokol tersebut,” begitu bunyi surat Menteri Luar Negeri. (rn)

Follow Kami:

Like Facebook Follow Twitter