 |
| Adhie Masardi |
Menurut Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi, publik selama ini mengenal adik mantan Dirut PT Pertamina Ari Soemarno itu dekat dengan Megawati Soekarnoputri, selaku Ketua Umum partai politik berlambang banteng tersebut. Oleh karena itu, lanjut Adhie, untuk menepis anggapan publik, maka Presiden Jokowi sebagai kader PDIP harus mengeliminir Rini Soemarno dari Kabinet Kerja.
"Daripada PDIP dituduh menggunakan Rini Soemarno untuk menjadikan BUMN sebagai ‘sapi perah’ partai banteng, tidak ada jalan lain bagi PDIP kecuali mendesak Jokowi mengganti Rini. Sebab, resiko politik PDIP pasti akan besar bila ternyata Presiden mempertahankan Rini," ujar Adhie dalam keterangan tertulis, Jumat (15/01/2016).
Apalagi, menurut Adhie, pengelolaan BUMN di bawah Menteri Rini Soemarno sangat buruk dan paling banyak disorot publik.
“Karena selain masih dilanda korupsi besar, juga penambahan hutang gila-gilaan kepada pihak asing yang dilakukan Menteri BUMN itu,” kata pria yang pernah menjadi Juru Bicara Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur) itu.
Sebagaimana diketahui, beberapa kader PDIP telah mendesak Presiden Jokowi untuk mengeliminir Rini Soemarno dari Kabinet Kerja. Salah satu kader PDIP Masinton Pasaribu menyebut Menteri BUMN, Rini M. Soemarno layak untuk diganti apabila wacana kocok ulang kabinet jilid II di pemerintahan Jokowi-JK benar-benar terjadi.
"Kalau aku sih Menteri BUMN. Ukurannya kinerja. Kinerja dari Kementerian BUMN dengan anggaran yang sangat besar, itu jauh dari nawacita," kata Masinton beberapa waktu lalu.
Nawacita yang dimaksud oleh anggota Komisi Hukum ini adalah kemampuan menteri dalam mengelola bidangnya dengan cara berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Serangan Masinton kepada Menteri Rini dikaitkan dengan pengelolaan BUMN yang selama ini menggunakan anggaran negara yang sangat besar namun dampaknya tidak dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Kalau BUMN kan kita bisa lihat kinerjanya secara makro. Dalam APBN tahun 2015 ini ada 39 perusahaan BUMN yang mendapat anggaran penyertaan modal negara. Dengan total nilai Rp 64.88 triliun. Jumlah yang sangat besar ini memang hasilnya nggak langsung sekarang, tapi rinciannya nggak berkaitan dengan rakyat secara langsung. Permodalan buat petani, nelayan, nggak ada," kata anggota DPR ini.
Masinton juga menyebut utang luar negeri BUMN juga besar. Padahal menurut Masinton seharusnya BUMN dibangun untuk mengelola aset negara untuk mendatangkan laba. Namun yang terjadi kondisi perekonomian terus melambat. (rn)
