 |
| Ilustrasi |
"Lanud Halim di dalamnya terdapat fasilitas pangkalan aju squadron tempur TNI AU dan Squadron Angkut Berat serta Squadron Angkut VVIP termasuk Pesawat Kepresidenan merupakan obyek vital dalam sistem pertahanan wilayah ibu Kota Republik Indonesia," kata TB Hasanuddin dalam keterangan persnya, Selasa (26/1/2016).
Squadron tempur dan juga Squadron Angkut dengan pangkalannya, kata dia, tidak dapat dipisahkan dari sistem pertahanan terpadu baik dengan kekuatan TNI AD, TNI AL maupun komponen-komponen pertahanan lain.
"Di dalamnya juga terdapat markas Komando Pertahanan Udara Nasional dan posko vital Popunas yang bertugas memantau semua pergerakan pesawat asing yang memasuki wilayah kedaulatan NKRI, termasuk perumahan prajurit yang sewaktu waktu dapat digerakan secara cepat," sambungnya.
"Sangat disesalkan kalau kemudian obyek vital yang sangat strategis ini digusur."
TB Hasanudin juga menilai penyerahan lahan TNI AU oleh Kemhan seluas 49 hektare untuk kepentingan Stasiun Kereta juga berlebihan. Sebab, lahan yang dibutuhkan sesungguhnya hanya delapan hektare. "Yang 41 hektare akan digunakan untuk kegiatan komersial seperti hotel dan mal," sebutnya.
Dia menambahkan, pangkalan udara dan kompleks militer strategis seperti Halim membutuhkan security belt bila terjadi keadaan darurat . "Penggunaan 41 hektar untuk hotel dan mal didekat pangkalan tempur sangat riskan baik untuk keamanan alut sista maupun keselamatan publik," ujarnya.
"Saran saya dalam pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, sebaiknya mengikuti saran TNI AU untuk menggunakan lahan sebesar 20 hektare dari 8 hektare yang dibutuhkan di daerah Cipinang Melayu yang juga aset TNI AU. Tidak perlu menggusur obyek vital nasional," tegasnya. (rn)
