 |
| Presiden Joko Widodo. (ANTARA) |
“Kalau dapat anggaran ditulis. Digunakan untuk apa ditulis, terus ditempel di papan informasi di tiap-tiap RT/RW. Ini keterbukaan,” kata Jokowi dalam pidatonya saat membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia di Asrama Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali, Sabtu, 26 Desember 2016.
Jokowi kemudian bertanya kepada sekitar 1.500 kepala desa siapa saja yang sudah menjalankan transparansi. "Saya muter dari Sabang sampai Merauke belum pernah lihat. Mana yang sudah? Coba tunjuk jari,” ujar Jokowi. Lantaran hanya sedikit yang sudah melakukan, Jokowi pun menegur dengan nada bercanda. “Blakblakan (buka-bukaan) saja. Dengan saya itu blakblakan saja.”
Tidak lama berselang, seorang perwakilan dari Desa Cemoro, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, mengangkat jarinya. Dipanggil untuk berdiri di samping podium Jokowi, lelaki bernama Jidan itu mengaku sudah melakukan hal tersebut setelah adanya instruksi Bupati Rembang agar dokumen APBDes difotokopi dan ditempelkan di papan-papan informasi.
“Tapi, seiring waktu terkena panas dan hujan, akhirnya banyak yang ngelentek (terlepas). Tapi masih ada juga di pos-pos ronda,” tutur Jidan. Jokowi pun membalas, “Ini saya catat, lho. Kalau saya cek jangan alasan kemarin kehujanan. Kerja dengan saya seperti ini. Saya catat, saya cek.”
Setelah itu, giliran Jokowi memanggil perwakilan dari desa yang belum menempelkan dokumen pengelolaan dana desa di papan informasi. Seorang perangkat desa, Fauzan, mengaku sudah merencanakan anggaran desa itu ditempel. “Semua sudah direncanakan dengan baik. Tapi belum ditempelkan karena belum ada instruksi dari Pak Gubernur,” ucap Fauzan.
Mendengar jawaban itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hanya bisa tersenyum. Ganjar sempat berpesan agar para kepala desa dan perangkat desa tidak perlu takut dalam mengelola dana desa asalkan sesuai dengan aturan yang berlaku. “Kalau itu dijalankan dengan benar, insya Allah dalam tiga tahun desa Anda sudah berubah jauh lebih baik,” kata Ganjar.(tp)
