 |
| Adi Rukun (tengah) keluarga korban pembantaian saat menghadiri pemutaran perdana film 'Senyap' di TIM, Jakarta. ©2014 Merdeka.com/Ardyan M.E |
NBCIndonesia.com - Sutradara Amerika Serikat Joshua Oppenheimer yang melahirkan film dokumenter "Jagal" dan "Senyap" - keduanya tentang pembantaian jutaan warga Indonesia pada 1965 - mengaku ingin menawarkan kemungkinan rekonsiliasi. Dia berharap karyanya bisa memicu baik keluarga korban dan keluarga para penjagal anggota Partai Komunis Indonesia (PKI), mengakui adanya tragedi tersebut.
Dia tidak ingin dua filmnya dianggap upaya merecoki urusan dalam negeri Indonesia. Justru, Joshua mengaku amat cinta dengan negara ini, tapi dia menyadari, ada yang salah ketika hampir setengah abad tragedi itu terjadi orang masih takut membicarakannya secara terbuka.
"Film ini adalah surat cinta kami pada Indonesia," kata Joshua saat pemutaran perdana "Senyap" di Indonesia, digelar di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Senin (10/11).
Justru, berkat film pertama soal isu pembantaian PKI ini, "Jagal" (di luar lebih dikenal dengan "The Act of Killing"), banyak pihak mempertanyakan keterlibatan Amerika Serikat. Untuk diketahui, Negeri Adi Daya itu lewat Dinas Intelijen Luar Negeri (CIA), diduga kuat mendukung dan mendanai sebagian biaya operasi militer yang dilakukan TNI menghabisi jutaan anggota PKI.
Joshua sadar akan kemungkinan tersebut dan meminta pemerintahnya bertanggung jawab. Sebab pembantaian 1965 melahirkan Orde Baru dan Presiden Soeharto yang memerintah secara otoriter serta berlumur pelanggaran hak asasi. Semua itu, menurutnya, atas restu Amerika.
"'Jagal' di AS mengilhami anggota kongres untuk memeriksa keterlibatan Amerika pada tragedi 1965 agar diakui dan rincian partisipasi AS dalam pembantaian itu dibuka pada publik," ungkap Joshua merujuk usulan pansus oleh Senator Tom Udall asal New Mexico.
"AS, Inggris dan negara lain yang terlibat dalam pembantaian komunisme tidak akan membangun hubungan etis dengan Indonesia, selama belum meminta maaf atas pembantaian itu dan rezim Orba yang dibangun puluhan tahun sesudahnya," urai sutradara yang kini banyak berkiprah di Denmark itu.
Keterlibatan AS dalam tragedi 49 tahun lalu itu diungkap oleh wartawan Kathy Kadane. Dia membongkar arsip CIA, lalu menemukan fakta bahwa para intel Negeri Paman Sam menyerahkan daftar 5.000 nama anggota PKI yang patut dihabisi kepada TNI Angkatan Darat.
Untuk diketahui, pembantaian atas nama pembersihan anggota PKI oleh pelbagai sumber termasuk pusat data TNI, menelan korban jiwa di kisaran 500.000 hingga 3 juta penduduk. Di luar korban tewas, ribuan orang ditahan tanpa proses pengadilan selama bertahun-tahun di beberapa kamp konsentrasi, misalnya Pulau Buru.
Istri dan anak yang tidak tahu apa-apa turut menderita karena mendapat stigma anak komunis. Di KTP bekas tahanan politik, ada cap ET, sehingga seluruh keluarganya mustahil menjadi PNS dan kerap diperlakukan tidak adil di sekolah.
Di film "Senyap", keterlibatan AS itu ditonjolkan. Ada arsip berita NBC News pada 1969, tentang pembantaian komunis di Bali dan Sumatera. Digambarkan bahwa buruh perkebunan anggota PKI yang dulu sering minta kesejahteraan ditingkatkan, akhirnya tertumpas.
Joshua pun mewawancarai Amir Siahaan, salah satu kepala tim pembunuh anggota PKI di Deli Serdang. Amir menyakini perintah pembantaian memang diorkestrasi oleh Amerika.
"Seharusnya kita-kita yang tua ini diajak ke Amerika. Tak naik pesawat pun tak apa, kapal laut pun tak apa. Ini karena Amerika ajarkan pada kita benci komunis," kata Amir dalam salah satu adegan film "Senyap".
Joshua sudah aktif membuat film di kawasan Deli Serdang, Sumatera Utara sejak 2003. Kala itu, Pria 40 tahun asal Negara Bagian Texas ini memproduksi film tentang dampak globalisasi pada pekerja perkebunan.
Seiring waktu, dia bertemu warga setempat yang menceritakan kengerian pembantaian simpatisan ataupun tertuduh anggota PKI di Sumut. Alhasil, lebih dari 10 tahun dia habiskan untuk merampungkan dokumenter ini baik dari sisi pelaku dan korban.
Joshua dibantu puluhan kru dan asisten sutradara asal Indonesia. Tapi karena isu yang diangkat menyinggung Pemuda Pancasila maupun petinggi TNI, mereka memilih disamarkan namanya.(merdeka)
